Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Bobby sejatinya merupakan bakal calon gubernur (cagub) yang berkontestasi di pemilihan tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan pemilih PDIP yang memilih Bobby sebanyak 62,6 persen. Sedangkan, yang memilih eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 14 persen dan politikus PDIP Nikson Nababan hanya 14,6 persen.
"Pemilih PDIP cenderung ke Bobby diikuti ke Edy dan Nikson," kata Djayadi dalam rilis surveinya, Minggu, 28 Juli 2024.
Baca juga : Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut, PDIP Ibaratkan Semut Melawan Gajah
Menurut Djayadi, pemilih PDIP memilih Bobby karena masih mengingat bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih kader PDIP. Sementara, Bobby sudah hijrah ke Gerindra.
Kondisi itu juga dipengaruhi belum ada pengumuman resmi dari PDIP ihwal figur yang akan diusung menjadi lawan Bobby. Peta politik berpeluang berubah bila PDIP sudah menyampaikan sikap.
"Masih kita lihat nanti bagaimana perubahan akan terjadi kalau PDIP sudah mengeluarkan siapa yang akan mereka dukung," ucap Djayadi.
Baca juga : Pilgub Sumut, PDIP Cari Pemimpin bukan Bos dan Menantu Orang Besar
Sementara, pemilih Gerindra solid memilih Bobby dengan perolehan angka 71,8 persen. Meskipun sebagian ada yang memilih Edy dengan skor 17,5 persen dan Nikson 5,3 persen.
Sejumlah parpol lain yang condong memilih Bobby meliputi Golkar, PAN, NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sedangkan, pemilih Demokrat dan PKS terpecah ke Bobby dan Edy.
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia dilaksanakan pada 7-17 Juli 2024. Sebanyak 800 responden yang tinggal di Sumatra Utara terlibat dalam survei ini melalui metode wawancara.
Metode yang digunakan yakni simple random sampling. Margin of error survei sebanyak 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(Z-9)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved