Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SENTRA Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan anggota Bawaslu Jakarta Utara menangkap seorang pria dalam operasi tangkap tangan (OTT) di depan rumah pemenangan Caleg DPRD DKI M Taufik. Bahkan, petugas juga mengamankan amplop yang diduga untuk serangan fajar.
"Ada satu orang yang ditangkap, warga biasa. Masih diproses," kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di Jakarta Utara, Selasa (16/4).
Menurutnya, pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu bernama Charles Lubis. Dia ditangkap di Jalan Warakas III gang 6 samping pos RW 01 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Ketangkapnya pukul 17.30 WIB di wilayah Warakas di depan rumah Pak Taufik, di posko kemenangannya," ujarnya.
Baca juga: OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dimyati menjelaskan, penyidik Gakkumdu masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Charles. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dugaan politik uang tersebut dengan M Taufik.
"Belum tahu ya, apa ada indikasi keterlibatan M Taufik, informasinya Pak Taufik nggak ada di situ," terangnya.
Meskipun demikian, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa amplop yang berisi uang, yakni 80 amplop berisi uang Rp500.000 dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, rencananya semalam mau ada kegiatan ngumpulin saksi-saksi, RW yang jadi korwil," pungkasnya.(OL-5)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved