Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SENTRA Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan anggota Bawaslu Jakarta Utara menangkap seorang pria dalam operasi tangkap tangan (OTT) di depan rumah pemenangan Caleg DPRD DKI M Taufik. Bahkan, petugas juga mengamankan amplop yang diduga untuk serangan fajar.
"Ada satu orang yang ditangkap, warga biasa. Masih diproses," kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di Jakarta Utara, Selasa (16/4).
Menurutnya, pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu bernama Charles Lubis. Dia ditangkap di Jalan Warakas III gang 6 samping pos RW 01 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Ketangkapnya pukul 17.30 WIB di wilayah Warakas di depan rumah Pak Taufik, di posko kemenangannya," ujarnya.
Baca juga: OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dimyati menjelaskan, penyidik Gakkumdu masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Charles. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dugaan politik uang tersebut dengan M Taufik.
"Belum tahu ya, apa ada indikasi keterlibatan M Taufik, informasinya Pak Taufik nggak ada di situ," terangnya.
Meskipun demikian, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa amplop yang berisi uang, yakni 80 amplop berisi uang Rp500.000 dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, rencananya semalam mau ada kegiatan ngumpulin saksi-saksi, RW yang jadi korwil," pungkasnya.(OL-5)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved