Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASA tenang Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu (14/4) hingga hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. Selain pengawasan kegiatan kampanye, pengawasan ketat juga harus dilakukan pada potensi praktik politik uang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan masa tenang merupakan salah satu waktu paling rawan praktik politik uang. Pengawasan ketat harus dilakukan dengan maksimal di lingkungan masyarakat.
"Masa tenang ini tidak boleh lengah. Semua harus berkomitmen mengawasi," ujar Titi, ketika dihubungi, Minggu (14/4).
Titi mengatakan, selain petugas Bawaslu, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan melaporkan bila merasa ada praktik politik uang di sekitarnya.
Baca juga: Masa Tenang, Jokowi Pilih Umrah
Peran serta masyarakat sangat menentukan karena umumnya politik uang dilakukan dengan sangat tertutup dan sulit terlacak petugas Bawaslu atau polisi.
"Seperti serangan fajar, itu masyarakat yang bisanya lebih tahu dan paling bisa melaporkan," ujar Titi.
Meski begitu, Titi berharap juga ada komitmen perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan adanya politik uang. Khususnga dari petugas kepolisian setempat atau Bawaslu.
"Karena mereka yang mau melapor ini kan kadang juga merasa tidak aman, apalagi kalau dia sendiri yang menolak, dia harus dilindungi," tutur Titi. (OL-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved