Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

Kecenderungan pembahasan cepat ini mulai sejak akhir periode lalu, saat DPR membahas revisi UU KPK dengan cepat. Ini menjadi semacam tren sejak 2019, sampai sekarang ada upaya

Target Prolegnas masih Utopis

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun dalam periode satu tahun. Pasalnya, kebutuhan hukum dalam setiap  tahun terus berubah.

Hukum Mesti Tegak di Bumi Cendrawasih

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya antara tanggal 17 sampai 19 September telah tewas penduduk sipil dan anggota TNI di Intan Jaya, Papua. Ini menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat

Kondisi di Papua semakin Menurun

Investigasi ini tidak boleh tertutup, harus diberitahukan hasilnya secara terbuka kepada publik terutama keluarga korban. Keluarga korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas

TGPF Politis dan Selamatkan Pemerintah

Masuknya anggota TNI, BIN, dan Polri di dalam tim tersebut diduga akan menyebabkan kerja tim menjadi tidak independen.

MA bukan semata Beri Korting Hukuman

Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi, harusnya yang dipertanyakan

KY Investigasi Berdasar Laporan

KPK mencatat ada sekitar 20 terpidana korupsi yang hukumannya dipotong dalam periode 2019-2020. Bagaimana Komisi Yudisial (KY) melihat putusan Mahkamah Agung

Uluran Tangan Wakil Tuhan kepada Koruptor

MA mengklaim justru jumlah kasus PK yang dikabulkan lebih sedikit daripada  PK yang ditolak MA.

Harus Seizin Kepolisian dan Gugus Tugas

Konon katanya akan ada perppu kampanye di masa pandemi itu akan lebih baik karena acuan kami ke perppu yang perspektifnya ialah penyelenggaraan yang sehat di masa kampanye ini.

Tunda Pilkada bukan Gagal Berdemokrasi

Setidaknya kita punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Kita lebih siap secara regulasi. Menunda pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi.

Menanti Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol

Diskualifikasi dalam pilkada menjadi pilihan sanksi paling tegas bagi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

Transparansi Penggunaan Influencer

Ketika kami melakukan crosscheck terhadap beberapa kementerian, ternyata penggunaan influencer itu tidak dimasukkan di laporan tersebut.

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

Jika dalam perjalanan ada influencer yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai aturan yang ada.

Jembatan Komunikasi yang Dipertanyakan

Pemerintah diminta untuk transparan mengenai penggunaan infl uencer dalam penyampaian kebijakan dan anggaran pembiayaan.

Parlemen Tolong Bekerja Serius

Faktanya baru satu RUU Prolegnas yang disahkan DPR, yakni RUU Minerba. Enam RUU lain yang disahkan DPR ialah RUU Kumulatif Terbuka, pengesahan perppu,

Target Prolegnas tidak Perlu Revisi

Kita tetap berupaya untuk mempercepat pembahasan sejumlah UU yang dirasakan mendesak kebutuhannya, seperti RUU Cipta Kerja.

Kinerja Legislasi Bermasalah Sejak Perencanaan

Kinerja DPR RI dalam menyelesaikan tunggakan  undang-undang sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan partai.

Perubahan untuk Tingkatkan Kualitas Hakim

DPR tetap maju dengan revisi UU MK sebagai upaya perbaikan hukum, di tengah banyaknya polemik yang menentang langkah tersebut.

Politik Uang di Ruang yang kian Tertutup

Jadi, sangat mungkin praktik politik uang terjadi di ruang-ruang yang semakin tertutup seiring dengan berkurangnya aktivitas masyarakat.

Perlindungan Pelapor belum Tersedia

Poinnya, kalau politik uang ini kita anggap kejahatan pemilu, sejatinya semua harus ambil peran untuk ‘mengobatinya’. Parpol dan peserta pemilu juga harus mau mengerem untuk tidak membeli

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting