Tunda Pilkada bukan Gagal Berdemokrasi

PILKADA 2020 ini menjadi sorotan karena membolehkan kerumunan massa dan belum ada aturan yang tegas. Bagaimana menurut Anda?

Ini karena di UU pilkada yang saat ini berlaku masih membuka ruang kampanye secara tatap muka, bahkan rapat umum. Akibatnya KPU tidak bisa menghilangkan bentuk kampanye itu. KPU hanya mengatur jumlah maksimal pesertanya. Namun, hal tersebut juga tidak bisa menjadi jamin an akan ditaati karena sanksinya juga tidak diatur dalam UU pilkada saat ini. Sanksi maksimal yang bisa diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan ialah membubarkan kampanye yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan aturan dari sisi UU pilkada.

Bagaimana seharusnya aturan kampanye yang tegas beserta sanksinya?

Dalam situasi pandemi, penyelenggara pemilu tidak bisa hanya mengandalkan PKPU. Ruang gerak KPU terbatas karena merujuk pada UU pilkada. Salah satu dorongan yang bisa diatur menghilangkan kampanye rapat umum yang berpotensi menghadirkan kerumunan orang, tetapi tidak menghilangkan kampanye tatap muka. Untuk kampanye tatap muka, bisa diatur jumlah maksimal pesertanya.

Dalam situasi ini apakah kampanye virtual menjadi solusi?

Kampanye virtual bisa dilakukan di daerah- daerah yang teknologi dan sambungan internetnya sudah bagus, tetapi di daerah-daerah yang belum maksimal tentu sulit kalau harus dengan kampanye virtual. Namun, mungkin juga dalam mengadakan aktivitas kampanye tatap muka harus melakukan analisis terlebih dahulu melihat situasi di lapangan.

Publik sudah melihat banyak petugas penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah dinyatakan positif covid-19. Bukankah ini merupakan indikasi kalau siapa pun bisa menjadi carrier virus?

Semakin banyak orang tanpa gejala (OTG). Jangan sampai ini seperti gunung es saja. Kalau semakin banyak penyelenggara pemilu yang terkena covid-19 dan mengharuskan mereka diisolasi/dikarantina, tentu akan memengaruhi tahapannya.

Sejumlah elite politik dan pengamat menyarankan pilkada ditunda. Apakah itu realistis?

Sangat realistis. Walaupun, menurut kami, sebetulnya ketika mendorong penundaan pilkada itu bukan berarti menunda sampai pandemi selesai karena kita juga tidak tahu kapan selesainya. Namun, setidaknya kita punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Kita lebih siap secara regulasi. Selain itu, juga pemerintah bisa lebih fokus menangani covid-19 ini. Menunda pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi. (Che/P-5)