Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Kejar Kualitas Legislasi, bukan Kuantitas

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

Kelemahan bukan di Substansi Regulasi

Sekarang kami masih fokus pada pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

Negara Wajib Memfasilitasi Rumah Ibadah

Karena memang salah satu masalah yang paling banyak dihadapi dalam kebebasan beragama itu soal pendirian rumah ibadah

Kebebasan Beragama Jauh Panggang dari Api

Syarat 60 biasanya dijadikan dasar oleh kelompok intoleran di luar satu lingkungan melakukan mobilisasi penolakan.

Pemekaran Harus Hormati Hak Dasar OAP

Sebenarnya agak sulit jika sekarang ingin menerapkan UU Otsus secara konsisten terkait dengan pemekaran Provinsi Papua.

Percepat Pembangunan di Papua

Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi.

Tarik-menarik Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih

Pemerintah diharapkan mendengarkan suara masyarakat Papua sebelum membentuk tiga provinsi baru.

Substansi Sama Sekali tidak Ada Gangguan

Saya bersama tim Baleg yang membuat UU 11 Tahun 2020 ini.

Banyak Ketidakberesan di Dalam Prosesnya

Tidak hanya pada naskah, saat masih proses penyusunan juga ada banyak kesalahan, banyak hal yang dilanggar.

UU Cipta Kerja di Simpang Perbaikan

Pemerintah akan melakukan klarifi kasi ke DPR kemudian bersama-sama memperbaiki jika bentuknya kesalahan clerical.

Runyam karena tidak Transparan

Salah satu bagian persetujuan anggaran transfer daerah di DPR. Ini kelemahan mendasar dari dana transfer ke daerah, jadi harus dibawa semua satu paket ke DPR. Kalau ada yang tidak bahagia

DPR hanya Menyampaikan Usulan Daerah

Terkait dengan dana transfer daerah, semua harus ada arah tujuan disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Makelar Anggaran Manfaatkan Ruang Gelap

Masih banyak perwakilan pemerintah daerah yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan lobi-lobi.

Fasilitas Kendaraan Pejabat masih Diperlukan

Kami hanya membahas pada tataran program. Jadi pembahasan anggaran di DPR hanya bersifat makro, sedangkan mikronya ada di kementerian atau lembaga terkait karena kalau

Pengadaan Mobil Dinas Selalu Menuai Polemik

Sebenarnya (usulan) ini lahir dari niat pimpinan KPK. Harusnya ketika meminta dibatalkan, pengadaan mobil ini pasti akan dihentikan, terlebih Dewan Pengawas sudah bersuara

Urgensi Anggaran kala Pandemi

Pengajuan anggaran kendaraan dinas pejabat selalu menuai polemik. Apalagi di tengah pandemi, langkah itu dinilai sebagai pengkhianatan.

MK Mungkin Bersikap Win-Win dalam Memutuskan Gugatan

Dari sembilan hakim, saya melihat cuma sisa Saldi Isra yang progresif. Dulu ada juga (I Dewa) Gede Palguna. Sekarang pengganti Palguna juga orangnya pemerintah

Silakan Ajukan Uji Materi bila Merasa tidak Puas

DPR dan pemerintah sangat serius mempertarungkan pemikiran terbaik untuk bangsa. Sangat disayangkan jika hasil perdebatan tersebut malah dicederai dengan berkembangnya hoaks

Hakim Konstitusi Tentukan Nasib UU Ciptaker

Pengajuan gugatan ke MK hendaknya tidak terpaku pada uji materi. Justru uji formal memiliki  peluang lebih kuat.

DPR Lebih Transparan dan Dialogis

Ada proses Rapat Dengar Pendapat (RDP), dimulai 14 April sampai 20 Mei. Kita juga melibatkan pihak yang berkaitan langsung dalam RUU ini, salah satunya pihak buruh. Bahkan,

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting