Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJAUH apa urgensi kita untuk memekarkan Provinsi Papua?
Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi. Secara politik juga penting karena apa yang dituju, seperti pembangunan di sana akan dengan cepat terjadi jika itu dimekarkan.
Apakah ini akan efektif dalam menghentikan berbagai kekerasan yang selama ini terjadi di sana?
Ini sangat kompleks sebenarnya, tapi dengan pemekaran menjadi tiga wilayah masyarakat akan mudah mengakses berbagai kebutuhan mereka dan tentu saja pembangunan.
Ini akan sangat membantu, seperti akses birokrasi dalam hal pelayanan publik relatif bisa lebih mudah.
Apakah pemekaran ini bisa menghentikan separatis?
Iya, dengan pemekaran ini kelompok separatis tidak mudah untuk berkonsolidasi gerakan mereka.
Pemerintah seakan tergesagesa merencanakan pemekaran ini, apakah ini tidak melanggar UU Otonomi Khusus karena tidak melibatkan masyarakat Papua?
Pemerintah tentu harus bicara dengan masyarakat di sana. Ini baru wacana presiden. Jadi belum menjadi bahasan utama kami.
Bagaimana jika ada intervensi asing nantinya?
Intervensi asing pasti ada, tapi kita punya kedaulatan sendiri dan sematamata pertimbangan kebaikan masyarakat di Papua. Pemerataan pembangunan dan setara dengan provinsi lain itu yang diperjuangkan. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk Papua selama ini sudah luar biasa.
Apakah nantinya akan muncul kendala dan pembangunan berjalan nanggung karena kita juga fokus memindahkan Ibu Kota?
Saya rasa tidak. Tidak ada kendala berarti. untuk menyiapkan infrastruktur di Papua itu tidak sesulit yang dibayangkan. Dari segi pembiayaan juga tidak menguras banyak jika dibandingkan dengan nilai strategisnya. (Sru/P-5)
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved