Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APA fokus utama Baleg dalam penyusunan Prolegnas 2021?
Kita memprioritaskan RUU 2020. Jadi, yang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2020 akan dimasukkan kembali di Prolegnas 2021, kecuali yang sudah tidak disepakati seperti RUU Bank Indonesia (BI), (RUU) Ketahanan Keluarga yang mayori tas fraksi tidak menghendaki. Kemudian RUU KUHP dan Pema syarakatan meskipun carry over, kita sepakat juga tidak masuk Prolegnas 2021.
Progres RUU yang tertunda di 2020 sampai di mana?
Sudah memasuki pembahasan dan harmonisasi. Akan dilanjutkan tahapannya di Prolegnas 2021.
Bagaimana nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?
RUU PKS diajukan kembali untuk 2021, tinggal kesepakatan pleno seperti apa. Akan tetapi, kalau melihat kecenderungannya, semua fraksi tidak ada yang menolak.
Meskipun ada, itu lebih kepada harapan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama terkait dengan peraturan di RUU ini.
Apakah ada usul mengenai omnibus law lain yang akan dibahas di Prolegnas 2021?
Ada, omnibus law terkait sektor penguatan keuangan itu yang di ajukan Komisi XI. Di dalamnya dibahas OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI, dan sektor keuangan lainnya.
Bagaimana seleksi dari RUU di Prolegnas 2021, apakah melibatkan publik?
Semua yang masuk RUU itu harus didahului naskah akademik dan RUU-nya untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Tinggal yang mengusulkan itu yang menyiapkan naskah akademiknya.
Dari 60-an RUU, saat ini mengerucut akan menjadi 36 RUU, apakah itu sudah final?
Terkait dengan apakah penyusunan, itu tetap mengutamakan 2020 dan usul baru pun kita tampung untuk merespons dinamika di masyarakat dan mengikuti perkembangan dan aspirasi masyarakat.
Apa saja RUU yang dijagokan DPR untuk masuk prolegnas dan selesai di 2021, apakah itu berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19?
Ya, mungkin omnibus law penguatan sektor ketahanan dan usul pemerintah RUU terkait dengan wabah yang masuk prioritas 2021. Keduanya hasil diskusi kesepakatan dan urgensinya juga karena ada usul. (Cah/P-2)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved