Berita Terbaru Baleg Dpr Ri Hari Ini

Targetkan Rampung Tahun Ini, Baleg DPR Sebut RUU Pemilu Harus Segera Dibahas

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.

Tonggak Sejarah Kaum Sarinah

Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.

UU PPRT: Mengakhiri 22 Tahun Pengabaian

DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.

Setelah 22 Tahun Diperjuangkan, DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Draf RUU PPRT ke Paripurna Besok

Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.

Baleg DPR Setujui RUU PPRT, Siap Disahkan dalam Sidang Paripurna Besok

Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Tambahan RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2026

LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya

Putusan MK, Baleg Buka Peluang Segera Bahas Revisi UU Pensiun DPR

BALEG DPR RI merespons putusan MK yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat.

RUU PPRT: Daftar Usulan Upah Layak, Jaminan Sosial, hingga Hak Cuti

Baleg DPR RI himpun usulan RUU PPRT: dari upah layak, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan kekerasan. Simak poin penting jaminan bagi PRT di sini.

RUU PPRT Ditargetkan Selesai Tahun Ini 

DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan

Baleg DPR RI :  UU Perampasan Aset Masuk Revisi Prolegnas Akhir Tahun

Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun

Pembenahan Royalti Musik Perlu Adopsi Inovasi Teknologi

PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.

Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral

KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.

RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU. 

Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU. 

Baleg tak Bisa Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Tahun Ini

 ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.

DPR Bisa Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.

Baleg DPR Mulai Bahas RUU BPIP, Tegaskan tak Bermuatan Politis

Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025

Baleg DPR Sebut Pengesahan RUU PPRT Kemungkinan Lewat dari Target

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.

Baleg Sebut Belum Ada Dasar Hukum Pemakzulan Gibran

(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia