Runyam karena tidak Transparan

APA saja temuan KPK dari sengkarut rasuah transfer dana daerah?

Dana transfer daerah banyak jenisnya dan karakternya, jadi titik rawannya juga berbeda. Menurut KPK, yang paling aman itu dana desa karena jumlahnya sudah ditetapkan dan kriterianya sudah jelas. DAU (dana alokasi umum) byur saja setiap tahun dikasih. DAU ini formulanya sudah direvisi berkali-kali. Untuk DID (dana insentif daerah) ini bagus dalam artian engak ada pengusutan. Dulu penetapan DID ini ada kriteria utamanya, yaitu APBD disahkan DPRD tepat waktu dan audit BPK harus WTP (wajar tanpa pengecualian).

Revisi yang sudah ada bagaimana?

Sekarang ditambah dengan e-budgeting, jadi penganggarannya elektronik. Kelihatannya bagus, sudah jelas, tinggal masalahnya di kriteria utama karena mendorong oknum BPK dan DPRD, tapi sekarang ditambah e-budgeting sudah oke.

Dimana titik lemahnya?

Salah satu bagian persetujuan anggaran transfer daerah di DPR. Ini kelemahan mendasar dari dana transfer ke daerah, jadi harus dibawa semua satu paket ke DPR. Kalau ada yang tidak bahagia dikecilkan misalnya untuk DID-nya. Tapi kalau banyak yang bahagia, di-gedein. Kerawanan DID juga ada instansi pengusul, yakni kementerian sektor jadi bisa saja menyelipkan.

Yang agak bahaya dan akan terus jadi bahaya itu DAK (dana alokasi khusus). DAK Fisik kriteria penetapannya ada, tapi semua memenuhi syarat jadi berkelahinya di dalam. Artinya, mau bangun jalan di mana pun tidak salah, yang penting jalannya jadi. DAK Fisik ini bahayanya untuk kriterianya semua menenuhi syarat karena saking kita butuhnya infrastruktur fisik.

DBH (dana bagi hasil) juga ini yang paling gelap di antara yang gelap-gelap karena tidak dibuka misalnya berapa hasil minyak yang terjual dan harganya, kemudian penghitungan daerah bisa mendapat berapa dan seterusnya.

Apa yang masih perlu dibenahi?

Ini seperti puncak gunung es. Yang perlu dibenahi daerah, kementerian-kementerian pengusul, Kementerian Keuangan, dan DPR itu memang harus satu garis transparan. Poin besarnya juga tidak ada indikatif (anggaran) untuk daerah, jadi mereka hanya bikin daftar proyek dan menunggu Jakarta. Orang butuh kepastian dan kepastian cuma bisa dilawan dengan transparansi. Bukan sekadar informasi keluar di website, melainkan juga semua tata cara penghitungannya. (Dhk/P-2)