Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Rakyat Papua Berhak Tentukan Masa Depan

REVISI UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan segera dibahas.

Pendekatan Kebudayaan Sangat Urgen

DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

Ruang Demokrasi Revisi Otsus

Persoalan mendasar dari kebijakan otsus selama ini, yakni belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Papua.

Regulasi sudah Jelas, Konsisten Jalankan

REGULASI soal eks koruptor mencalonkan diri di pilkada masih menjadi polemik di pilkada serentak 2020 kemarin.

Penyelenggara Pemilu Beradu Ego

CALON kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi masih bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah.

Multitafsir Loloskan Eks Koruptor

Pilkada 2020 di Dompu, NTB, Boven Digoel, Papua, dan Bengkulu Selatan terkena dampak beda tafsir putusan MK.

Bebas Aktif untuk Cegah Konfrontasi

Indonesia pernah memiliki pengalaman bagus saat menyelesaikan konflik Aceh. Capaian itu dapat dijadikan pelajaran dalam mengurai konflik.

Sejak Dulu sudah Mengambil Peran

INDONESIA terus mendorong terwujudnya tatanan dunia yang damai dan harmoni.

Penuntasan Konflik Disesuaikan Persoalan

PEMERINTAH Indonesia berusaha memenuhi komitmen dalam mendukung perdamaian dunia.

Revisi UU MK Memang belum Tuntas

REVISI UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburu-buru dan mengabaika n aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Akan Masuk Pusaran Konflik Kepentingan

UU MK kini sedang diuji materi ke MK, soal masa perpanjangan jabatan hakim.

Awas Barter Politik dalam Ambil Putusan

Revisi UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburuburu dan mengabaikan aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Bukan Mahar, melainkan Biaya Saksi

Memang sistem politik kita maju jadi pimpinan kepala daerah butuh biaya besar.

Perlu Kode Etik Ikat Kepala Daerah

Komitmen kepala daerah untuk pencegahan korupsi itu kelihatan dari bagaimana dia memajukan delapan area perbaikan tata kelola yang kita dorong di daerah.

Korupsi Pantang Surut

Transaksi politik dan biaya tinggi pilkada menjadi persoalan klasik yang memicu korupsi kepala daerah.

Tangkap Tangan hanya Tools

OTT itu tidak seketika, tidak ujug-ujug.

Penindakan Jadi Birokratis

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini merupakan upaya maksimal para pegawai di tengah kesulitan pascapengesahan UU KPK baru.

Taji Komisi Antirasuah masih Ada

Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan kinerja KPK berhasil dipatahkan dengan rentetan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat pemerintah.

Legislasi Harus Punya Visi

Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.

DPR Merespons Dinamika Publik

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting