Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI tengah tekanan publik dan pemerintah, bagaimana MK memutus uji materi UU Cipta Kerja?
Menurut saya, MK akan bersikap win-win, ada sebagian yang dibatalkan dan sebagian yang dipertahankan. Karena melihat komposisi hakim MK saat ini, kecil kemungkinan dia akan melawan pemerintah. Dari sembilan hakim, saya melihat cuma sisa Saldi Isra yang progresif. Dulu ada juga (I Dewa) Gede Palguna. Sekarang pengganti Palguna juga orangnya pemerintah. Ini dari sisi politik yudisialnya. Tapi kalau dari sisi legalnya, dari proses formal, jelas UU ini harusnya batal demi hukum.
Kira-kira poin mana saja yang mungkin dibatalkan MK sebagai jalan tengah?
UU Ciptaker banyak membatalkan pasal yang memuat perlindungan. Misalkan tentang outsource (alih daya), pasal yang membatasinya dicabut. MK bisa mem- batalkan pasal pen cabutannya dan mengembalikan batasan outsource.
Apakah mungkin untuk pasal-pasal krusial yang dibatalkan MK, nantinya pemerintah dan DPR membuat kembali?
Sangat mungkin, apalagi kalau putusannya kurang jelas, nanti pemerintah melakukan pengaturan pada level PP (peraturan pemerintah). Sering begitu.
Ada yang berpendapat MK seperti tempat pembuangan akhir penyelesaian masalah undang-undang. Bagaimana pendapat Anda?
Betul karena yang berkuasa saat ini punya paradigma bahwa pelibatan rakyat cukup di pemilu. Tapi demokrasi tidak begitu. Rakyat tidak memberi cek kosong. Dalam literatur ilmu politik (rakyat) sebagai kontrol agenda, termasuk pelibatan dalam perumusan kebijakan pembuatan undang-undang.
Bagaimana dengan MK?
MK harus mulai memutus uji formal, dengan membatalkan undang-undang yang dibuat tanpa proses ini. Menurut saya, undang-undang yang dibuat selama pandemi itu inkonstitusional karena partisipasi masyarakat sangat terbatas. Jika MK sudah berani memutus uji formal, mudah-mudahan DPR dan pemerintah jadi lebih mau mendengar masyarakat dalam prosesnya.
Sementara ini MK belum pernah mengabulkan permohonan uji formal, membatalkan undang-undang karena cacat prosedur. (Sru/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, naiknya peringkat daya saing Indonesia merupakan buah manis dari UU Cipta Kerja.
Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja
Buruh dari Kabupaten Tangerang, Banten, bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved