Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGADAAN mobil dinas untuk pimpinan KPK ditinjau ulang. Bagaimana menurut ICW?
Kami beranggapan pernyataan KPK multitafsir karena tetap membuka ruang untuk rencana tersebut tetap dilanjutkan. Kami berpendapat, lebih baik fasilitas mobil bagi pimpinan ataupun jabatan tertentu sebaiknya dibatalkan.
Kenapa?
Indikatornya, pertama KPK bekerja mengendepankan nilai kesederhanaan dan integritasi, juga lembaga lain. Niat untuk mendapatkan fasilitas negara harus dibarengi dengan kualitas kinerja, sampai saat ini publik tidak melihat adanya kualitas kerja dari periode 2009-2023. Dalam PP
2015, tentang hak-hak dari pimpinan KPK salah satunya mendapatkan tunjangan transportasi. Jadi untuk apa mendapatkan fasilitas mobil dinas lagi.
Pengadaan dan standardisasi mobil dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/2015. Apabila disetujui, bisakah pejabat menurunkan spesifikasinya atau menolak?
Sebenarnya (usulan) ini lahir dari niat pimpinan KPK. Harusnya ketika meminta dibatalkan, pengadaan mobil ini pasti akan dihentikan, terlebih Dewan Pengawas sudah bersuara bahwa mereka menolak.
Pengadaan mobil dinas untuk pejabat dianggap terlalu mewah dari spesifikasinya. Apa wajib pejabat menggunakan mobil dinas karena sudah ada aturannya atau opsional? Lalu, bagaimana praktik di negara lain?
Aku belum cek kalau untuk praktik di negara lain, tapi seharusnya tidak usah kalau tidak dibutuhkan sekali. Misalnya, untuk pimpinan KPK sudah ada tunjangan transportasi karena sudah dianggarkan melalui peraturan pemerintah, untuk apa ada mobil dinas.
Pengadaan mobil dinas selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Sebenarnya bagaimana masyarakat sipil melihat polemik ini?
Kalau pengadaan mobil dinas sudah dilakukan dengan kajian yang lengkap, bahwa dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu, misalnya untuk keamanan (bagi kepala negara) dan lain-lain, itu tidak masalah. Namun, saat pandemi seperti ini, ketika ekonomi masyarakat banyak jatuh porak-poranda, lembaga antirasuah menginginkan fasilitas mobil mewah itu cukup janggal. Ketika ada kajian dan situasinya normal tidak masalah, tetapi untuk saat ini tidak tepat. Kalau malah dianggarkan mobil mewah untuk itu menunjukkan hal yang sebaliknya. (Ind/P-5)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved