Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAGAIMANA perjalanan penggodokan RUU Cipta Kerja?
Perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja selama delapan bulan penuh dengan perdebatan. Mulai hal-hal teknis penulisan kata, kalimat, tanda baca, dan lainnya hingga substansi materi RUU.
Semua anggota fraksi pada saat penggodokan aktif menyatakan pendapat?
Di sana semua anggota DPR menyampaikan pikiran dengan berbagai perspektif, bahkan tidak jarang hingga landasan filosofis. Perdebatan ini dilakukan dengan keras. Namun, (itu) tetap dalam koridor musyawarah untuk mufakat. Tidak ada satu pun keputusan dari Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang diambil berdasarkan voting.
Apakah dapat dipastikan semua yang termuat di RUU berdasarkan pengkajian yang cermat?
DPR dan pemerintah sangat serius mempertarungkan pemikiran terbaik untuk bangsa. Sangat disayangkan jika hasil perdebatan tersebut malah dicederai dengan berkembangnya hoaks demi kepentingan politis tertentu. Kita mau membangun landasan bagi bangsa ini untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih variatif. Jangan malah dibuat narasi seolah ini bakal menjadi malapetaka hanya karena ada satu-dua hal yang perlu dikritik. Kita harus membiasakan diri untuk ber posisi secara jujur, terbuka, dan adil sejak dalam pikiran.
Lalu apa pandangan Anda melihat gelombang penolakan?
Saya kira pemikiran kelompok-kelompok yang mengkritik UU Cipta Kerja itu sangat bagus dan layak menjadi amunisi untuk mengkritik secara formal apa yang telah disahkan DPR dan pemerintah. Pemikiran bagus itu akan menjadi daya dobrak yang baik jika nanti digunakan untuk menguji konsistensi UU Cipta Kerja dengan UUD 1945.
Apa harapan Anda kepada publik yang menolak?
Tunggu saja dahulu UU yang disahkan secara politik ini menjadi dokumen resmi negara dan diumumkan kepada publik. Setelah itu, silakan ajukan judicial review jika merasa tidak puas dengan isi yang ada karena itu adalah salah satu mekanisme formal yang disediakan di dalam negara demokrasi yang kita sepakati bersama.
Jangan pula kita teruskan menyebarkan penyesatan informasi dan hoaks. Duduk bersama, berdialoglah. Dengan itu, kita bisa membangun peradaban yang lebih mencerdaskan. (Sru/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, naiknya peringkat daya saing Indonesia merupakan buah manis dari UU Cipta Kerja.
Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja
Buruh dari Kabupaten Tangerang, Banten, bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved