Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Meski MA memutuskan membatalkan Pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019, keputusan KPU memenangkan Jokowi-Amin tetap sah.
Tetapi, KPU menegaskan putusan itu tidak memengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden NKRI
MA juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pihak Green Pramuka City tetap berkomitmen memberikan layanan khusus bagi para penghuni yang membutuhkan konsultasi dalam kaitannya dengan PKPU ini,
Dengan dikeluarkannya perppu ini menandakan Indonesia membutuhkan undang-undang guna mengatur jalannya pilkada di tengah bencana nasional.
KPU saat ini udah selesaikan 1 regulasi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Regulasi ini sudah melalui tahapan uji publik, konsultasi dengan pemerintah dan DPR
"Sudah dilakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai," ujar Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Bawaslu siap mengawasi protokol kesehatan selama pilkada dan verifi kasi faktual.
"Sosialisasi harus sampai ke bawah, yang saya khawatirkan PKPU sosialisasinya tidak sampai kepada masyarakat, ke grassroot yang akhirnya pemenimbulkan kerugian bagi pesta demorasi."
"SE sejatinya bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal."
"Suatu preseden buruk karena hingga beberapa hari menjelang dimulainya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan peraturan KPU belum disahkan."
Tiap kali pertemuan dengan 20 orang tersebut terlalu sedikit. Akibatnya, daya jangkau kampanye menjadi sangat terbatas.
Dalam PKPU itu antara lain memasukkan pasal baru dari PKPU sebelumnya, yakni 8B dan 8C.
Uji publik PKPU dinilai jangan semata basa-basi, tetapi benar-benar menyerap aspirasi publik sehingga bisa menjaga mutu Pilkada 2020.
Pengadaan alat pelindung diri dalam jumlah lebih besar diperlukan pula sebagai konsekuensi penambahan TPS.
KPU RI tengah merampungkan satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang tentu mengadopsi protokol kesehatan.
"Untuk itu saya harapkan ini menjadi bahan pertimbangan dari hakim pengawas untuk berkenan memberikan dispensasi tersebut," imbuh Adhitya.
Ketua Bawaslu RI Abhan menuturkan, apabila PKPU tidak segera dibuat akan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum pilkada.
Penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved