Jangan Ada lagi Kerumunan Massa

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tidak ada lagi kerumunan pada kampanye seperti saat pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September. Diakuinya, terjadinya kerumunan massa dan pelanggaran protokol kesehatan itu disebabkan koordinasi dan sosialisasi aturan kurang maksimal.

“Karena sempitnya waktu sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada 1 September mengenai tahapan kampanye. Sedangkan 4 September. Padahal, PKPU ini perlu dilakukan sosialisasi dan juga koordinasi penegakan hukum,” ujar Tito pada rapat pengamanan pilkada dan analisis realisasi anggaran 2020 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Ia menilai sosialisasi dan koordinasi yang kurang maksimal membuat tidak semua peserta pilkada paham aturan itu. Ia pun mengapresiasi tahapan penetapan calon kepala daerah dan pengambilan nomor urut pada 23-24 September 2020 relatif lancar tanpa adanya pelanggaran protokol kesehatan. Masa kampanye yang ia nilai krusial, Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi PKPU No.10/2020 tentang Protokol Covid-19.

Secara terpisah, pakar politik pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan menilai aturan pembatasan jumlah massa saat kampanye terbuka Pilkada 2020 tidak efektif. Selain tak ada jaminan tak ada penyebaran covid-19, semakin kecil juga peluang para kandidat untuk menjangkau calon pemilih. “Pembatasan jumlah massa tidak juga membuat kampanye efektif karena kecilnya pemilih yang mampu dijangkau,” katanya kepada Media Indonesia, kemarin.

Ia mengakui, berdasarkan UU Pilkada, KPU bisa membuat aturan yang mengatur metode kampanye, termasuk membatasi jumlah massa. Namun, tambahnya, hal ini berdampak kepada kekuatan finansial tiap-tiap calon kepala daerah. Apalagi, tambah mantan Dirjen Otda Kemendagri ini, pada kenyataannya aturan pembatasan massa dalam PKPU tidak serta menjamin penularan. “Apalagi di dalam ruangan ber- AC. Bahaya penularan virus tetap ada. Rekomendasi epidemiolog maksimal 5 orang,” ungkapnya.

Korupsi politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para calon kepala daerah (cakada) yang akan berkontestasi dalam pilkada menghindari korupsi politik. Pasalnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah kerap bertalian dengan pilkada dan imbal jasa biaya pemilihan.

“Jadi, jangan sampai terulang kembali. Bapak/ibu kampanye semangat untuk terpilih, tapi jangan sampai menjadi bagian yang warna merah (tersangka korupsi) karena bupati/wali kota hingga gubernur sudah 131 tersangkut kasus korupsi di KPK,” ungkap Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dalam webinar pembekalan cakada bertajuk Pilkada dan Korupsi, kemarin.

Sejak 2004 hingga saat ini, KPK mengusut 397 perkara yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Dari jumlah itu, ada 119 bupati/wali kota dan 21 gubernur yang menjadi tersangka. Kemudian, ada 257 perkara yang menyeret anggota DPR dan DPRD.

KPK mengingatkan para cakada cermat dan berhati-hati dalam menerima biaya pemilihan. Pasalnya, biaya kampanye yang besar menjadi faktor pendorong cakada yang kelak terpilih melakukan korupsi. (Che/Dhk/P-5)