Perjanjian Disahkan, PKPU PT KCN Berakhir

MAJELIS Hakim Pengadilan Niaga, kemarin, mengesahkan perjanjian perdamaian antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Dengan begitu, secara hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) KCN dinyatakan selesai dan mengikat para pihak.

Sidang digelar oleh majelis hakim yang diketuai Robert dan beranggotakan Desbenneri Sinaga dan Dulhusin. Ketua majelis hakim membacakan pertimbangan majelis terkait
dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara KCN selaku debitur dan para kreditur sesuai syarat dan ketentuan.

Robert mengatakan, dengan menimbang dan mengacu ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hasil pemungutan suara proposal rencana perdamaian debitur PT KCN dan kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian 88,43%.

“Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat forum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian telah mengikat para pihak dan sah menurut hukum,” kata Robert.

Setelah mendengarkan laporan hakim pengawas, pengurus PKPU, kreditur, dan debitur, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004.

“Oleh karena itu, pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, secara hukum PKPU berakhir.

Menghukum debitur dan kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut,” ujar Robert.

Kuasa hukum PT KCN, Agus Trianto, menjelaskan secara hukum PKPU yang diajukan oleh kreditur, di antaranya Juniver Girsang dan Burce Maramis, dinyatakan
berakhir dan selesai meski dari pihak pemohon akan mengajukan upaya hukum kasasi.

“Secara hukum PKPU ini sudah dinyatakan berakhir dan semua apa yang telah terjadi selama proses PKPU ini dinyatakan sudah selesai,” kata Agus. (RO/E-2)