Cakada yang Wafat Harus Segera Diganti

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut calon kepala daerah (cakada) yang meninggal di tengah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 harus segera diganti, termasuk bagi cakada tunggal.

"Mekanismenya dilakukan partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengusulkan penggantian calon paling lama tujuh hari," ujar Komisoner KPU Evi Novida Ginting, Selasa, 6 Oktober 2020.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pilkada. Saat pergantiaan bakal calon atau calon, parpol tidak dapat mengalihkan dukungan ke pasangan calon (paslon) lain dan dilarang menarik dukungannya kepada calon atau paslon pengganti.

Pada pasal 80 pergantiaan bakal calon juga diterapkan bagi peserta pilkada yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tersangkut pidana berkekuatan hukum tetap.

Namun, dalam regulasi itu juga memberikan batas maksimal dapat dilakukannya penggantian calon. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 82 huruf (e) maskimal penggantian calon 29 hari sebelum hari pencoblosan.

"(Apabila melebih 29 hari) tidak dapat digantikan," jelasnya.

Baca juga : Bawaslu Diminta Lebih Keras Terapkan Sanksi

Sementara itu, KPU telah mengumumkan tiga cakada yang meninggal akibat terpapar covid-19, salah satunya calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh. Almarhum dinyatakan meninggal usai menjalani perawatan di RS Bhakti Timah, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Calon kepala daerah lain yang dinyatakan meninggal adalah calon Bupati Berau, Muharram. Dia dinyatakan terjangkit virus korona pada 9 September 2020. 

Kemudian Adi Darma, pasangan Basri Rase di Pemilihan Wali Kota Bontang itu tutup usia pada 1 Oktober 2020. Adi sempat menjalani perawatan di RSUD Taman Husada sebelum wafat. Dia juga tidak mengikuti acara pengundian nomor urut karena sudah dinyatakan covid-19 sejak 24 September 2020. (P-5)