Sanksi bagi Pelanggar Prokes di PKPU Dinilai Lemah

PENERAPAN sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat kampanye belum jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/ 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease dan PKPU No 12/2020 yang mengatur tentang dana kampanye peserta Pilkada. Kedua aturan tersebut tidak secara eksplisit memuat sanksi.

PKPU yang baru tersebut dinilai masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Peneliti dari lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M Ihsan Maulana mengatakan substansi kampanye banyak diatur di dalam Undang-Undang No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah seperti masih diperbolehkannya bentuk kampanye dalam kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, konser musik, dan bazaar, perlombaan dan lain-lain. Sedangkan, dalam PKPU, imbuhnya, lebih pada pengaturan protokol kampanye dan lain-lain selama pandemi covid-19.

Baca juga: Kemendagri Minta Aturan Pengundian Nomor Urut Ditaati

"Saya khawatir (sanksi) sedikit sulit diterapkan karena norma pengaturannya di dalam PKPU. Sanksi perlu diatur oleh aturan setingkat undang-undang," terang Ihsan menanggapi aturan yang baru dikeluarkan KPU di Jakarta, Kamis (24/9).

Ia menuturkan sanksi yang bisa dilakukan antara lain pembubaran saat terjadi kerumunan yang melanggar protokol covid-19.

Sedangkan sanksi lain seperti pidana atas pelanggaran terhadap protokol covid-19 menggunakan undang-undang lain, menurutnya, mungkin bisa dilakukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tetapi, ujarnya, memerlukan penyempurnaan yang harus diikuti dengan lahirnya Peraturan Bawaslu tentang pelanggar protokol Covid-19.

Ihsan menuturkan meski KPU telah membuat aturan yang bertujuan mencegah pelanggaran protokol covid-19 yang berpotensi terjadi selama tahapan pilkada, efektif atau tidaknya aturan tersebut ada pada keseriusan penyelenggara Pilkada di daerah dalam menindak.

Ia khawatir penyelenggara Pilkada di daerah tidak paham dengan aturan baru tersebut. Sedangkan tahapan kampanye sudah akan berjalan.

"Jangan sampai ini hanya menjadi perbincangan penyelenggara di tingkat pusat atau bahkan penyelenggara di daerah tidak paham dengan substansi dibuatnya peraturan pelanggaran protokol karena baru dibuat," ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.

Peraturan yang dibuat dengan baik sekalipun, tegasnya, apabila penyelenggara pilkada dan aparat penegak hukum tidak memahami aturan tersebut, penerapannya tidak efektif. Oleh karena itu, ia menilai sinergitas antarpenyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menjadi penting.

Untuk memperkuat koordinasi protokol covid-19 benar-benar dijalankan, Bawaslu telah membuat Kelompok Kerja bersama TNI/Polri, Kejaksaan, dan Satuan Tugas Pamong Praja.

Mereka dapat menindak pelanggar protokol covid-19 seperti membubarkan massa saat terjadi kerumunan hingga menindak apabila peringatan tidak diindahkan.

Ihsan menuturkan keberadaan Pokja yang dinahkodai Bawaslu dapat berhasil asalkan tim Pokja dapat bersinergi dengan baik.

"Jadi kalau Pokja masih sama dengan Gakkumdu, saya tidak terlalu yakin akan efektif. Apalagi kewenangan Pokja juga kan masih terpisah-pisah sesuai dengan kelembagaan masing-masing," tukasnya. (OL-1)