NEWSTICKER

Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Kesepakatan Bersama jadi Kunci Pengesahan RUU Cipta Kerja
14/7/2020 17:00
Menurutnya, elemen yang harus menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai konsensus juga bukan hanya pemerintah dan DPR. Dia menyebut para pengusaha, perbankan, hingga pelaku usaha
RUU Cipta Kerja Penting untuk Benahi Regulasi Ketenagakerjaan
05/7/2020 16:23
Skor Indonesia untuk kebebasan ketenagakerjaan tahun 2020 merosot di peringkat 145 dari 184 negara.
DPR Rampungkan Klaster Riset dan Inobasi RUU Ciptaker
30/6/2020 23:42
"Masih tersisa Bab 9, 10, 3, 4. Jadi masih panjang, masih banyak yang belum dibahas," ucap Supratman di Komplek Parlemen Senayan
Siapa pun Rezimnya, Pasti Butuh Omnibus Law
30/6/2020 15:47
Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor dalam dan luar negeri.
Pengamat : RUU Cipta Kerja Mendesak untuk Segera Disahkan
26/6/2020 19:36
Rosnaini Daga menilai RUU Cipta Kerja mendesak untuk segera disahkan demi menyelamatkan pengangguran dan korban PHK di masa pandemi Covid-19.
Tak Hanya Tolak RUU HIP, MUI juga Soroti Omnibus Law Ciptaker
19/6/2020 16:05
Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja yang patut diwaspadai ialah sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang nampak terlihat dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja Dinilai Beri Dampak Positif Bagi Perekonomian
18/6/2020 18:03
Menurut Leo, RUU Cipta Kerja bisa menyediakan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan membuka usaha yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.
Pakar Komunikasi UI Dukung RUU Penyiaran Masuk RUU Cipta Kerja
11/6/2020 15:55
Dengan disertakan di RUU Ciptaker, aturan soal penyiaran diharapkan dapat segera diselesaikan. Mengingat sudah dua periode DPR RUU Penyiaran belum juga rampung.
Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker
10/6/2020 20:52
Dari pihak pemerintah selain Mahfud MD sebagai tuan rumah, hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
RUU Cipta Kerja Dibuat Untuk Hadapi Bonus Demografi
10/6/2020 18:10
"Kenapa RUU Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah? Itu karena kita ada tendesi atau ancaman bonus demografi," ujar Hemasari,
Pasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dihapus
09/6/2020 17:37
Beberapa pasal terkait pers memang timbul pertanyaan kemudian mengapa perlu dibahas relevansinya seperti apa dan sebagainya
Satu Komando Menjaga Maritim
06/6/2020 06:45
Diperlukan satu institusi khusus yang menjaga wilayah maritim Indonesia sehingga tidak ada lagi inefi siensi operasi atau komando yang tidak jelas.
RUU Cipta Kerja Bentuk Negara Hadir untuk Ekonomi Rakyat
05/6/2020 14:34
Keberpihakan pada UMKM merupakan ciri dari demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan.
Omnibus Law Ciptaker kembali Dibahas
05/6/2020 05:45
Pembahasan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan perundang-undangan.
Baleg Bakal Buktikan RUU Ciptaker Sangat Bermanfaat
04/6/2020 13:12
Baleg ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker ini justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.
DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja
03/6/2020 21:07
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.
RUU Ciptaker Beri Kesempatan Ormas Terlibat Sertifikasi Halal
21/5/2020 19:03
"Saya lihat ini suatu kemajuan karena dalam undang-undang sebelumnya peluang keterlibatan ormas Islam tertutup,”
DIM RUU Cipta Kerja Mulai Dibahas, Muncul Wacana Ubah Nama RUU
21/5/2020 16:39
Namun, sejauh ini Baleg telah sepakat untuk tetap menggunakan nama Cipta Kerja sebagai judul RUU omnibus law tersebut.
RUU Cipta Kerja Harus Ikut Memperkuat UMKM
20/5/2020 23:53
UMKM Indonesia tercatat menyumbang 60% dari total PDB, menyediakan 96% lapangan pekerjaan, dan 14% dari total ekspor Indonesia.
Pembahasan Omnibus Law Perlu Tetap Dilanjutkan
15/5/2020 22:20
Sebenarnya hambatan regulasi sudah coba diperbaiki oleh pemerintah tapi baru level UU ke bawah.