Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang berkembang bahwa hari ini, Kamis (16/7), DPR akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.
Ia mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menutup masa sidang IV 2019-2020.
"Pertama, kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info kepada kami bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law," ujar Dasco, di gedung DPR, Kamis (16/7).
Baca juga: Dukung 18 Lembaga Dibubarkan, DPR: Daripada Jadi Beban Negara
Dasco memastikan tidak ada sama sekali agenda pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja dalam rapat hari ini. Ia mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu dan informasi yang tidak valid.
"Oeh karena itu, kami imbau kepada masyarakat, tolong masyarakat dan alim ulama untuk mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah-tenga masyarakat yang mungkin membuat situasi tidak kondusif," ujar Dasco.
Mengenai RUU HIP, Dasco mengatakan nanti akan ada perwakilan pemerintah yang hadir untuk menyatakan sikap resmi terkait pembahasan RUU HIP. Hal itu akan dilakukan setelah sebelumnya pemerintah menyatakan ingin menunda pembahasan RUU HIP.
"Nanti kita liat bagaimana sikap pemerintah hari ini dan saya tidak bisa bisa berandai-andai karena saya belum lihat. Baru nanti akan diserahkan. Namun bila pemerintah menyatakan melakukan penolakan atau tidak mau membahas, kita akan lakukan sesuai mekanisme dan tatib yang berlaku," ujar Dasco.
Sementara itu, terkait omnibus law, RUU Cipta Kerja, dalam surat undangan resmi agenda rapat Paripurna DPR hari ini, tidak tercantum ada agenda mengenai RUU Cipta Kerja.
Agenda yang ada ialah laporan Badan Legislasi dan pengambilan keputusan mengenai hasil evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2020. (OL-1)
DPR desak Polri lakukan evaluasi penyidikan kasus Vina
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
RUU tersebut sudah dinyatakan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 25 Maret 2024.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved