Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengharapkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi dorongan agar Indonesia bisa berkompetisi di persaingan global. Pasalnya, desentralisasi kewenangan akibat reformasi tidak diiringi dengan kesiapan SDM.
"Problem utamanya ketika proses desentralisasi yang terjadi ini kan kualitas SDM yang di masing-masiing daerah ini kan berbeda. Problem di birokrasi dan sebagainya menyebabkan percepatan itu antar satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak berlangsung sama," ujarnya, Selasa (21/7).
Dia menjelaskan RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan pemerintah dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Dia menilai Indonesia membutuhkan RUU Cipta Kerja agar bisa berkompetisi.
Baca juga: RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Solusi
"Saya melihat pemerintah dalam hal ini mencoba melakukan terobosan dengan Omnibus dan RUU Cipta Kerja ini untuk membuat kita makin cepat di era yang seperti ini, apalagi sekarang Covid dan sebagainya," ujar Anggawira.
"Jadi kalau saya lihat sih ya ini bagian dari sebuah usaha untuk membuat kita makin punya strategi yang tepat dalam berkompetisi kedepan," ujarnya.
Lebih lanjut, Angga menyampaikan RUU Cipta Kerja juga dapat memberi kemudahan dalam berusaha. Dia berkata pelayanan dan perizinan yang lebih cepat karena RUU Cipta Kerja bisa menarik investasi.
"Kalau sekarang kita bicara pertumbuhan, kesejahteraan tanpa adanya suatu investasi itu membuka lapangan pekerjaan kan tidak mungkin kesejahteraan itu bisa terjadi," ujarnya.
Terkait dengan RUU itu, Anggawira juga menambahkan semua orang sudah memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Dahulu, dia berkata 1% pertumbuhan bisa menciptakan lapangan pekerjaan 250 ribu orang.
"Cuma sekarang angka statistik 1% itu mungkin tidak lebih dari 100 ribu misalnya. Nah artinya ini haris benar-benar harus ada sebuah regulasi yang cepat menangkap perubahan yang terjadi di dunia ini. Kalau tidak ya kita akan makin kalah dengan negara-negara tetangga kita. Nah ini saya rasa satu terobosanlah," pungkasnya. (OL-1)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved