Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEHUBUNGAN dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pengintegrasian RZWP3K ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun RTRW Provinsi Banten yang terintegrasi dengan RZWP3K yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Menurut Kepala Dinas PUPR Provinai Banten Arlan Marzan, mewujudkan penataan ruang wilayah Provinsi Banten sebagai simpul penyebaran primer nasional-internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri dan pariwisata.
"Penataan ruang wilayah Provinsi Banten sebagai simpul penyebaran primer nasional-internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata," ungkap Arlan. (Adv)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RUU DKJ.
Sebanyak 30 penyedia lokal dari berbagai kategori barang/jasa, termasuk makanan, alat tulis kantor, barang elektronik, souvenir, dan travel agent, berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Program Baja Mantra itu saat ini tengah disusun Pemprov Banten bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten dan Kota di Banten.
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Mirzan, mengatakan ada delapan tahapan yang harus dilalui untuk proses pengajuan pengujian bahan kontruksi bangunan dan informasi kontruksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved