Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Salah satu tujuan dari RUU Cipta Kerja adalah menyelamatkan UMKM di Indonesia. Nah, apabila terus molor pembahasanya, akan berdampak buruk pada UMKM.
Ray menuturkan RUU Ciptaker memiliki semangat untuk memangkas birokrasi yang saat ini berbelit-belit.
URGENSI untuk melanjutkan pembahasan RUU omnibus law justru bertitik tekan pada perubahan ekonomi struktural yang akan dihadapi Indonesia ke depan.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menegaskan RUU Ciptaker belum.final dan masih proses panjang termasuk menampung masukan para akademisi dan guru besar dari kalangan kampus
"Semua negara cenderung memperhatikan ekonomi dalam negerinya, ketimbang melakukan ekspansi di tengah pandemi atau mungkin nanti pascapandemi."
Ketua PBNU Bidang Ekonomi, Umarsyah meminta pembahasan salah satu omnibus law ini mesti melibatkan masyarakat supaya menghasilkan regulasi yang baik.
Terdapat sejumlah aturan di Indonesia saat ini yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Selain itu, dia juga berkata DPR untuk tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Bila hal itu dijalankan, dia yakin pembahasan akan berjalan dengan baik.
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
Upaya mendorong EODB 2020 dapat dilakukan dengan efisiensi regulasi karena dinilai berbelit dan prosesnya panjang.
Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Dia melihat sektor perizinan sangat membutuhkan kehadiran aturan tersebut.
RUU Cipta Kerja juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 10 pasal dalam UU Sisdiknas yang diubah dan dihapus pada draft RUU Cipta Kerja
“Ini sudah tepat dan buruh tentu sejalan dengan keputusan Pak Presiden terkait penundaan ini. Artinya Bapak Presiden juga merespon apa yang menjadi aspirasi buruh selama ini,”
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,”
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat klaster ketenagakerjaan ini menimbulkan polemik
NasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved