Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BIAYA pemulasaran dan pemakaman korban Covid-19 tidak dipungut biaya apapun alias gratis, karena ini merupakan bencana nasional non alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
PSBB di Jakarta memasuki pekan kedua atau fase akhir meski tidak menutup kemungkinan adanya perpanjangan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho meminta aparat lebih tegas
Meski belum ada laporan, Ombudsman melihat kemungkinan ada narapidana yang memberikan uang suap untuk program asimilasi.
Kebijakan WFH juga tidak tepat ketika jam kerja dibatasi dan semakin pendek. Seharusnya terbalik, ASN yang bekerja di rumah menjalankan fungsi mereka sesuai dengan ketentuan waktu sebelumnya.
Proyek jalan tol yang konsesinya dipegang oleh Jaya Konstruksi yang bekerja sama dengan Adhi Karya masih terus melakukan kegiatan konstruksi dengan menggunakan alat berat.
Ninik mengaku selama menjalani isolasi tidak ada gejala yang signifikan. Meski tanpa gejala, dia tetap mengikuti anjuran dokter selama diisolasi.
Kebijakan pelaku usaha untuk merumahkan sebagian karyawannya pada masa pandemi virus korona saat ini bisa dimaklumi
"Penolakan yang dilakukan rumah sakit rujukan disebabkan minimnya jumlah ruang isolasi di rumah sakit."
Dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan arahan Pemerintah Pusat yang belum memadai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya yang luar biasa.
Dia juga mengimbau kepada pemimpin redaksi untuk mengabaikan segala undangan peliputan secara fisik.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar tes kesehatan setelah mendengar kabar dua pejabat Ombudsman RI dinyatakan positif Covid-19.
Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dan Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu kini tengah menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing.
Selain Polda Kalsel, Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Forkopimda Kalsel terhadap pelayanan publik.
"Pertanahan masih jadi problem yang sistemik," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).
Dari 7.903 aduan yang diterima Ombudsman di 2019, 33,62% atau 1.837 aduan malaadministrasi penundaan yang berlarut.
Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan laporan dari masyarakat terkait maladministrasi sepanjang 2019 mencapai 7.903 aduan.
Pejabat yang bertanggung jawab akan dipanggil. Termasuk Mensetneg selaku ketua komisi pengarah.
"Ombudsman ini selalu terlambat dalam melakukan tindakan menegakkan tata kelola administrasi. Setelah Komisi Pengarah setuju dan sudah ada heboh di masyarakat baru mereka menyelidiki.'
Dalam survei tersebut, diketahui sebanyak 63,57 persen hingga 87,28 persen responden menyatakan lebih nyaman mengurus layanan sendiri langsung di ruang pelayanan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, memuji tindakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Alexsius Suryono,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved