Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum adalah pelanggaran hukum dan juga kode etik profesi. Maka, kebenarannya harus segera dibuktikan."
Badan POM seharusnya melakukan deteksi awal melihat proses semua pengawasan.
SUDAH 143 anak Indonesia meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Melihat tingginya angka tersebut, Ombudsman RI mendesak agar pemerintah segera menetapkan kasus ini sebagai KLB.
Tim khusus hadir bukan untuk menggantikan posisi para pejabat atau ASN di lingkungan K/L.
Ombudsman berpendapat, persoalan terkait stok CPO di Indonesia terjadi karena dikendalikan oleh pihak swasta.
Robert mendorong agar pemerintah mau dan mampu memperluas cakupan penyaluran BSU kepada pekerja informal.
ORI turut mendorong kecepatan distribusi bantuan sosial yang dijalankan pemerintah, utamanya terkait dengan pengalihan subsidi BBM ke perlindungan sosial.
Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua (di bawah 250 cc) dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang dapat memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar
Dari kajian cepat, Ombudsman RI menemukan beberapa fakta lapangan. Seperti, mayoritas responden di SPBU lokasi survei merupakan konsumen Pertalite dan Solar.
Tidak boleh memaksakan memakai jilbab. Artinya, memakai jilbab itu atas kesadaran dari siswi tersebut.
Ternyata ada pekerjaan rumah sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut yang dinilai tidak dilakukan oleh pemerintah saat itu.
"Enggak ada maladministrasi. Ini maksudnya Ombudsman apa? Jangan sembarangan komentar,"
Menurutnya, jika tidak dilakukan perencanaan dan pemetaan yang terukur, distribusi vaksin PMK akan amburadul
Yeka menambahkan, angka itu belum termasuk kerugian yang diderita oleh para peternak sapi perah
Hery mengatakan Ombudsman bakal memonitor respons BPJSTK. Namun dia menegaskan bukan berarti seluruh temuan masalah Ombudsman harus rampung dalam 30 hari.
Ombudsman menemukan dugaan malaadministrasi pelayanan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal itu berdasarkan penyelidikan Ombudsman pada Oktober hingga November 2021.
Berdasarkan buku tahunan di sekolah awal, tercatat alamat seorang calon siswa berada sekitar 3-4 kilometer dari sekolah tujuan.
Robert menjelaskan bahwa terdapat 5 pengaduan terbanyak yang dilaporkan ke Ombudsman.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan masuk zona hijau yang merupakan kategori terbaik dalam penilaian.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved