Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyebutkan bahwa pupuk merupakan variabel penting dalam pertanian. Oleh karena itu, Mentan berharap agar akses pupuk dapat dipermudah untuk para petani.
“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” ujar Mentan saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, di Bogor, Kamis (3/8).
Pembenahan distribusi pupuk, kata Mentan, perlu dilakukan secepatnya. Tentunya, Mentan SYL mendorong SOP harus diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik.
Baca juga: Mentan Sebut Kekurangan Beras Akibat El Nino Diperkirakan Mencapai 300 Ribu Ton
“Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” kata Mentan.
Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk, Mentan juga menyebut bahwa digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk sangatlah penting untuk dimanfaatkan.
Baca juga: SYL Minta Provinsi Lampung Percepat Proses Tanam Antisipasi El Nino
“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” tuturnya.
Selain itu, terkait dengan transformasi kebijakan subsidi pupuk, Mentan juga mengingatkan agar semua pihak dapat berhati-hati. Diperlukan kerja sama tim yang baik agar distribusi pupuk tersebut dapat akurat.
"Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main. Tentunya, semua pihak yang terlibat harus memiliki teamwork. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” ujarnya.
Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya. Di dalamnya menuntut peran serta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai pemerintah desa.
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” ujar Bobby.
Ia pun juga mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik.
“Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucap Bobby.
Pada workshop yang diselenggarakan oleh Ombudsman ini, Bobby juga menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” imbuh Bobby. (Fik/Z-7)
HARAPAN petani di Provinsi Aceh untuk meraup untung besar pada musim panen rendengan (panen utama) tahun 2026 harus terkubur dalam.
Pupuk Indonesia menyambut Perpres 113/2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi yang dinilai mendorong efisiensi industri.
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
Penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 665 ton sudah beroperasi sejak tahun 2020 hingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 miliar.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved