Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa aset yang disita terdiri dari pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp1,5 triliun yang telah masuk ke kas negara.
Selain itu, terdapat juga aset berupa barang sitaan, jaminan, harta kekayaan lainnya, dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 meter persegi yang bernilai Rp17,7 triliun.
Baca juga : Menko Polhukam Pastikan Kerja Satgas BLBI Diperpanjang
"Selain itu, kami juga telah menguasai aset properti seluas 20.857.892 meter persegi dengan nilai Rp9,1 triliun," kata Hadi dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/7).
Satgas BLBI juga telah menyerahkan aset senilai Rp2,77 triliun atau setara dengan 989.168 meter persegi kepada sembilan kementerian/lembaga melalui penandatanganan berita acara serah terima penetapan status penggunaan (PSP).
Lembaga yang menerima aset tersebut antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Baca juga : Sri Mulyani Koordinasikan Soal Satgas BLBI dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto
"Aset-aset yang diserahkan ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti," jelas Hadi.
Meskipun telah berhasil menyita aset senilai Rp38,2 triliun, Hadi mengakui bahwa capaian ini masih jauh dari target penyitaan aset eks BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun.
Oleh karena itu, masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang setelah masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024.
"Kami memerlukan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, baik terhadap obligor maupun debitur," tegasnya. (Z-10)
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam yang baru ditunjuk Hadi Tjahjanto soal Satgas BLBI.
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
MA memenangkan Satgas BLBI melawan Bogor Raya Development (BRD) dalam perkara penyitaan aset lapangan golf dan dua hotel di Bogor, Jawa Barat
KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.
KPK menyita 40 bidang tanah di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diduga milik mantan Bupati Muhammad Adil, dengan estimasi nilai sekitar Rp5 miliar.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan penyitaan ini dilakukan berdasarkan petunjuk yang dapat memperkuat unsur perkara pidana.
BEA Cukai Batam terus kawal penanganan kasus penyelundupan puluhan ribu botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Kawasan Industri Buana Central Park pada Januari 2024 lalu.
Polri menyatakan akan menjerat para operator dan bandar judi online dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved