Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp622 miliar. Sebagai langkah pemulihan aset (asset recovery), penyidik telah menyita berbagai aset berharga milik para tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa total nilai aset yang telah disita sejauh ini menembus angka ratusan miliar rupiah.
“Dalam perkara ini, KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Asep merinci, uang tunai yang disita terdiri dari berbagai mata uang asing dan rupiah, yakni sebesar USD 3,7 juta, Rp22 miliar, dan SAR 16.000. Selain uang tunai, penyidik juga menyita aset bergerak dan tidak bergerak.
“Serta empat unit mobil, juga lima bidang tanah dan bangunan,” ujar Asep.
Terkait perkara ini, KPK telah resmi menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Penahanan tersebut berlaku untuk 20 hari pertama dan dapat diperpanjang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Selain Yaqut, KPK juga telah menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Sesuai aturan, tambahan kuota tersebut seharusnya didistribusikan dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus guna memangkas antrean nasional. Namun, para tersangka diduga membagi kuota tersebut menjadi 50 persen untuk masing-masing kategori secara tidak sah.
Hingga saat ini, KPK terus mendalami keterangan dari berbagai saksi, termasuk pejabat internal Kementerian Agama serta pihak penyedia jasa travel umrah.
(P-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin menekankan perlunya aturan soal batasan waktu (tempus delicti) dalam RUU Perampasan Aset
Kejagung menggeledah puluhan lokasi di Riau dan Medan terkait dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya periode 2022–2024. Penyidik menyita aset tanah, pabrik sawit, hingga alat berat.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved