Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Ombudsman Hery Susanto meminta agar ada penguatan pengawasan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.
Misalnya saja dengan mengawasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Hal ini untuk mendorong kepatuhan PLTU agar mengelola teknologinya sehingga mampu meminimalisir polutan yang dikeluarkan dari hasil pembakaran batu bara.
”Pengawasan AMDAL dan penerapan teknologi ramah lingkungan harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, jangan tebang pilih,” tegas Hery, Jumat (25/8).
Baca juga: PLTU Suralaya Meraih Dua Penghargaan ASEAN Energy Award 2023
Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sejumlah tinjauan lapangan di sejumlah PLTU di sekitar Jabodetabek untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan AMDAL.
Selanjutnya, Ombudsman akan memberikan tindakan korektif kepada pemerintah terkait penanganan polusi udara khususnya di wilayah Jabodetabek.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan untuk pengawasan kepada PLTU, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Baca juga: PLN Ogah PLTU Disebut Sebagai Biang Kerok Polusi
Selain itu, ia juga akan berupaya menindak pabrik-pabrik yang mengeluarkan polutan dan beroperasi di Jakarta. Ia akan mewajibkan industri untuk menggunakan sistem 'scrubber' yang dapat mengurangi tingkat polusi udara.
"Iya, belum semua industri menggunakan itu. Makanya nanti kami ingin mewajibkan itu," ujarnya. (Z-6)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved