Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Para pemohon menyebut UU Perubahan Ketiga UU MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR.
Presiden masih menggodok nama-nama dan menyerap usulan dari berbagai pihak terkait dengan Dewan Pengawas KPK. Komposisinya bisa saja diisi ahli hukum ataupun nonhukum.
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap dalam menyikapi perkembangan zaman.
"Venice Commission memberikan kita honorary members, tidak usah bayar, malah langsung dikasih keanggotaan saja. Karena sudah terdeteksi kegiatan kita," kata mantan Hakim MK Harjono.
Majelis hakim menyarankan agar pemohon memperjelas gugatan formil dan materiel.
SEJUMLAH politikus muda yang mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada 2020 memperbaiki permohonan uji aturan batas usia ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.
Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara, apakah akan diteruskan atau berakhir.
Dua agenda penting di AACC yaitu pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (Meeting of Secretary Generals) se-Asia dan pertemuan Anggota AACC (Board members meeting).
Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia baik ditingkat regional Asia maupun dunia sangat diperhitungkan.
Persidangan atas gugatan itu telah memasuki tahap perbaikan permohonan, setelah sebelumnya pemeriksaan pendahuluan pada 9 Oktober 2019.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 itu menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.
Gugatan terhadap ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah dinilai masih kabur. Pemohon diminta perbaiki hingga 29 Oktober mendatang
Ia juga mengungkapkan pengajuan gugatan itu juga untuk memperjuangkan hak konstitusi anak muda untuk dicalonkan sebagai kepada daerah.
Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Wahiduddin Adams, menyebut pengujian formil dan materiel pemohon tidak diuraikan dengan baik.
Pengujian formil dan materil pemohon tidak diuraikan dengan baik. Seperti soal kerugian secara konstitusional dari pemohon, baik secara spesifik maupun potensi kerugian.
Jumlah pemohon yang semuanya bersifat prinsipal berjumlah 25 orang. Namun, yang hadir hanya 8 orang. Hal itu menunjukkan ketidakseriusan pemohon dalam uji materi
Pemohon merasa keberatan dalam pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK, menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain kerugian sebagai pegiat Pancasila, penggugat mendalilkan adanya kerugian konstitusional antargenerasi.
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku pemohon menilai frasa pada ayat tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved