Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Sidangkan Empat Perkara Uji Materi UU KPK

Dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto, pemohon melakukan beberapa perbaikan, salah satunya kedudukan hukum pemohon

Mahfud MD: Soal Perppu KPK, Presiden Menunggu Hasil MK

Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

Diadukan ke Komisi Etik, Ketua MK Enggan Berkomentar

Anwar Usman mengatakan pengaduan ke Komite Etik merupakan hak setiap orang. Siapa pun boleh menempuh langkah tersebut jika tidak puas dengan proses yang berjalan di MK.

Ketua MK Berharap Unika Santo Paulus Ruteng Miliki Prodi Hukum

Ia berharap bisa dibantu oleh MK agar pada 2020 nanti Fakultas Hukum sudah berjalan di kampus tersebut.

Pemohon Dianggap tidak Sungguh-Sungguh, Uji UU Pemilu Gugur

Gara-gara pemohon I tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim pun tidak mempertimbangkan permohonan tersebut.

Penggugat UU KPK Pakai Nomor UU Perkawinan

Setelah ditolak, pemohon akan melaporkan hakim MK ke Dewan Etik. Mereka menganggap hakim semenamena.

Pemohon Uji UU MD3 Perbaiki Permohonan

Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pimpinan KPK Gagal Paham

Pemerintah menghormati upaya atas uji materi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wadah Pegawai Dukung Pimpinan KPK Ajukan Uji Materi

"Saat ini judicial review revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan. Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Hormati Gugatan Pimpinan KPK ke MK

“Indonesia adalah negara hukum, kita menghormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan judicial review terhadap UU KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung

UU BPJS Digugat ke MK

Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011.

Ini Alasan Mahasiswa UGM Gugat Aturan Pertanahan di UU DIY

Menurut dia, pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan WNI berketurunan Tionghoa tidak dimungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik di wilayah DIY.

Mahasiswa UGM Gugat UU DIY, Sultan Yogya: Wajar Saja

Sekda Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji mempersilakan Felix mengajukan gugatan ke MK.

DPR Pertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi UU KPK

"Mengenai kedudukan hukum pemohon terkait kedudukan hukum, DPR berpandangan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional," kata Arteria

MK akan Tambah Kategori Anugerah

MAHKAMAH Konstitusi mewacanakan untuk menambah kategori Anugerah Konstitusi dalam gelaran tahun depan.

Pansel Cari Pengganti Hakim Palguna

PANITIA seleksi akan membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

Dinilai Diskriminasi Terhadap Anak, Usia Syarat Memilih Digugat

Sekjen KPI Dian Kartikasari mengungkapkan, permohonan tersebut sejajar dengan perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan perkawinan anak

UU KPK Digugat Formil dan Materiil

Perkara itu telah memasuki sidang perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/11). Pemohon menambahkan objek pengujian pada sidang tersebut.

Ini Panitia Seleksi Calon Hakim MK Gantikan Gede Palguna

Harjono pun mendorong agar masyarakat yang terpanggil untuk menjadi hakim konstitusi dapat mendaftarkan diri.

Dinilai Membingungkan, Usia Syarat Memilih Digugat ke MK

Karena Frasa atau sudah/pernah kawin dalam Pasal 1 angka 6 UU No.8 tahun 2015 memungkinkan adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun masuk DPT karena berstatus sudah kawin

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia