Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN caleg Partai Amanat Nasional Faldo Maldini mengungkap alasannya berturut dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Ia bersama politikus lain mengugat batas usia calon kepala daerah.
Menurutnya, ambang batas pencalonan itu melanggar hak konstitusinya, karena ia hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Keinginannya tidak dapat terlaksana karena terhalang batas usia.
“Ya saya mau maju di Sumbar, jadi gubernur. Usia saya masih 29 tahun, batas usia 30 tahun. Jadi berdasarkan timeline terbaru, usia saya kurang sehari. Lha dalam satu hari kira-kira apa yang berubah dari diri saya. Karena saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu," terang Faldo usai sidang (16/10).
Ia juga mengungkapkan pengajuan gugatan itu juga untuk memperjuangkan hak konstitusi anak muda untuk dicalonkan sebagai kepada daerah.
"Mungkin masih banyak lagi anak muda lainnya yang terganggu hak-hak konstitusionalnya. Kita mengajukan gugatan ini,” tegasnya.
Selain Faldo, politisi muda lainnya yang menggugat aturan tersebut ialah Tsamara Amany dan Rian Ernest dari Partai Solidaritas Indonesia. (OL-8)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
PSI menilai pengakuan ini merupakan bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap ke publik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak santri Hidayatullah mencintai hutan melalui gerakan menanam pohon dan menyerahkan 1.015 bibit produktif.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved