Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjelaskan rumusan normal dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari.
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pendapat ahli terkait rekayasa teknis yang mungkin dilakukan apabila pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan serentak
Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan para saksi dari pemerintah mengenai hal tersebut dalam sidang lanjutan No.91,103,105,107/PUU-XVIII/2020 dan perkara No.4,6/PUU-XIX/2020.
Ketua MKRI Anwar Usman mengatakan terpilihnya MKRI sebagai tuan rumah pertemuan (J-OIC), merupakan mandat Istanbul Declaration pada 2018 lalu.
Semula agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Akan tetapi, DPR berhalangan hadir karena memiliki agenda yang sama sehingga meminta penundaan waktu sidang.
Kendati demikian, imbuh Hendardi, tidak menutup kemungkinan jika masalah implementasi norma yang oleh sejumlah pihak dinilai melanggar norma dapat dipersoalkan lewat jalur yudisial.
Majelis panel Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk menjelaskan risiko apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan pada 2024.
Meski demikian, belum diputuskan apakah pemain perlu dites antibodi pada hari ini, menurut liga bola basket tersebut.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Karena itu menurut dia publik jangan mempunyai opini untuk menyelesaikan persoalan itu kepada Presiden.
Empat orang hakim tersebut yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang telah dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam beleid Pasal 13 PP tersebut, honorarium diberikan kepada Hakim Agung dalam hal penanganan perkara dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
OC Kaligis menilai ada kontradiksi pertentangan dan pembatasan hak pemberian remisi yang diatur dalam UU Permasyarakatan dengan PP 99/2012.
Anugerah Konstitusi merupakan wujud kontribusi serta apresiasi MK bagi para pihak atau mitra MK.
"Tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan Kesehatan,”
"KPK telah taat melaksanakan putusan MK karena pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai terkait batasan umur.
Menurut Zainal, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved