Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERBEDAAN aturan usia pensiun antara anggota TNI dan Polri yang tercantum di Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi
Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha baik berupa izin baru maupun eksisting.
Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya
DPR, lanjut Sufmi, akan mempelajari bunyi putusan MK. Setelah itu DPR akan mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada untuk menaati putusan MK tersebut.
Keputusan MK diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menijau regulasi yang berlaku dengan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Putusan MK yang bersifat inkonstitusional bersyarat tersebut harus dimaknai dalam tiga hal.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Mahkamah juga menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.
Konvensi ketatanegaraan menempatkan judicial process sejalan dengan legislative process.
Perlibatan warga negara sipil sebagai komponen cadangan (Komcad) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Dalam negara demokrasi, undang- undang adalah perwujudan general will.
Dewan Pers menyebut dalil para pemohon keliru terhadap tafsir dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers yang menganggap Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers.
Judicial Review UU minerba yang dilayangkan koalisi masyarakat yang tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia dinilai DPR kabur dan tidak jelas.
Amendemen UUD 1945 harus didasari niat yang tulus dan bersih dari kepentingan sektoral, apalagi individual.
Mahkamah Konstitusi juga didorong untuk mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.
Meski menolak permohonan tersebut, dalam menjamin asas keterbukaan, MK berpendapat pemerintah perlu menyampaikan notifikasi digital.
Tiga hakim di jajaran peradilan Mahkamah Agung (MA) dijatuhi sanksi nonpalu atau tidak menyidangkan perkara, selama dua tahun.
Salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya.
MK telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program tabungan hari tua (THT) dan pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari Taspen dan Asabri ke BPJAMSOSTEK.
Pakar hukum bisnis Universitas Trisakti Ary Zulfikar mengatakan restrukturisasi Pertamina memang sejalan dengan konstitusi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved