Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pers hadir sebagai pihak terkait dalan uji materi Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers terhadap UUD 1945. Permohoann itu diajukan oleh Heintje Mandagie, Hans Kawengian, dan Soegiharto Santoso.
Diwakili Kuasa Hukumnya Fransiskus Natalis Lakaseru, Dewan Pers menyebut dalil para pemohon keliru terhadap tafsir dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers yang menganggap Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers.
Fransiskus menjelaskan, kata memfasilitasi dalam Pasal 15 UU Pers tersebut, ujar dia, mengandung maksud sarana untuk melaksanakan fungsi kemudahan oleh Dewan Pers terhadap organisasi atau masyarakat pers, termasuk dalam menyusun peraturan dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Bukan memonopoli atau mengambil alih peran organisasi pers.
"Tafsir para pemohon terhadap Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers merupakan kekeliruan pemahaman para pemohon pada UU Pers. Pasal tersebut merupakan perwujudkan asas swaregulasi yaitu asas yang memberikan kebebasan organisasi pers untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum, tuntutan kehati-hatian, masyarakat, moral, dan kesopanan, kewajaran, kelayakan, dan etika baik," ujarnya dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (9/11).
Lebih jauh, ia menjelaskan, organisasi pers dan masyarakat pers sadar jika masing-masing organisasi pers menyusun aturan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers. Adapun diterapkannya aturan Dewan Pers terhadap standar kompetensi wartawan, menurutnya amanat dari UU dan fungsi dari Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas profesi wartawan.
Dalam melaksanakan tugasnya, sambung Franciscus, wartawan harus melaksanakan standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Adapun tujuan standar kompetensi tersebut menjadi alat ukur profesinalitas wartawan untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Bukan membatasi profesi wartawan.
Baca juga: Datangi KPK, Jakpro Bawa 600 Lembar Dokumen Terkait Formula E
"Kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Kompetensi wartawan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita serta bahasa," ucapnya.
Sehingga menurut Dewan Pers, peraturan -peraturan tersebut diperlukan dalam menjaga kemerdekaan pers, dan pers Indonesia melaksanakan fungsinya secara beretika, profesional dan bertanggung jawab. Jika ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers tidak diterapkan, ujarnya, Dewan Pers menyakini itu akan menimbulkan kekacauan dan hilangnya kepastian hukum.
Kuasa Hukum Dewan Pers yakni Wina Armana menambahkan,
kemerdekaan pers tidak bebas nilai atau bebas tanpa aturan. Pers, terang dia, adalah lembaga yang bertanggung jawab, beretika dan profesional, menyajikan informasi secara independen, akurat dan berimbang serta tidak mengandung etikat buruk. "Pers Indonesia adalah pers yang mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum. Sedangkan pemohon merupakan masyarakat pers yang belum tunduk pada UU Pers," ucap dia.
Ketua Dewan Pers M. Nuh menyampaikan yakin MK akan objektif dalam menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, pada kesempatan itu menyampaikan, terdapat permohonan menjadi pihak terkait selain Dewan Pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBJ) Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Perkumpulan Anggota Media Siber, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.
"Permohonannya sudah dikabulkan sidang selanjutnya Rabu (8 /12) agendanya mendengarkan keterangan DPR dan pihak terkait," tukasnya. (OL-4)
Polri tidak berhenti di penetapan dua tersangka. Polda Sumut disebut terus melakukan penyidikan berdasarkan scientific crime investigation (SCI).
Kebakaran yang menewaskan 4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan perjudian di Tanah Karo yang diduga terkait oknum anggota TNI
Pendaftaran calon anggota Komite telah dibuka sejak 7 Juni 2024 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 24.00 WIB.
Doxing yang dilakukan pelaku merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap jurnalis yang dilindungi Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Perusahaan pers segera membentuk tim satgas secara bertahap mulai dari pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi seperti pelatihan dan diskusi.
Media yang belum menerapkan atau meratifikasi pedoman itu, berpotensi tak akan lolos dalam berbagai verifikasi kepentingan pers.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved