Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

Komnas Perempuan: UU PPRT Tonggak Sejarah Pemenuhan Hak PRT

Komnas Perempuan sebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan pekerja domestik setelah penantian 22 tahun.

Komnas Perempuan Prihatin atas Putusan PTUN Jakarta Terkait Penyangkalan Pemerkosaan Mei 1998

Komnas Perempuan menyesalkan putusan pengadilan karena mereka melihat adanya kegamangan penyelenggara negara.

UU PPRT Jadi Tonggak Kemerdekaan Pekerja Rumah Tangga

Komnas Perempuan mengapresiasi kerja panjang Pekerja Rumah Tangga (PRT), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), akademisi, tokoh-tokoh perempuan yang gigih mendorong upaya perlindungan PRT.

Komnas Perempuan: Bangun Paradigma Baru, Junjung Penghormatan Pekerja Rumah Tangga

Adanya perjanjian kerja yang memuat dengan jelas tugas, hak, kewajiban, serta syarat kerja, dari PRT maupun pemberi kerja. 

Komnas Perempuan Desak Kasus FH UI ke Ranah Hukum

Komnas Perempuan mendesak kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau kasus FH UI diproses hukum.

Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di FH UI Tak Bisa Diselesaikan Secara Internal

Dalam regulasi tersebut, pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5, sementara kekerasan berbasis elektronik tercantum dalam Pasal 14.

Terancam Hukuman Mati di Malaysia, PMI Asih Pulang ke Indonesia

Komnas Perempuan menyambut kepulangan Asih, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Komnas Perempuan Minta Pengusutan Cepat dan Transparan

Serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menuai kecaman keras.

Komnas Perempuan Ungkap Fenomena 'Delayed Justice': Mengapa Banyak Korban Kekerasan Malah Dikriminalisasi Balik?

Komnas Perempuan rilis Catatan Tahunan 2025: Total kekerasan terhadap perempuan melonjak 14%, mencapai 376.529 kasus. Fenomena 'Delayed Justice' hambat keadilan bagi korban

KPF Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Investigasi Kerusuhan Agustus 2025 ke Lembaga Negara

Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara

Nenek Saudah, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Beri Layanan Pemulihan

Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.

Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Keluarga Aman bagi Perempuan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Komnas Perempuan: Dalih Suka Sama Suka tak Berlaku, Bawa Lari Anak Tetap Dipidana

Komnas Perempuan menegaskan Pasal 452 KUHP baru tetap memidana orang dewasa yang membawa lari anak meski atas dasar suka sama suka.

Komnas Perempuan: Pasal Perzinaan KUHP Baru Bisa Cegah Persekusi

WAKIL Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menilai aturan mengenai perzinaan dalam KUHP baru bisa mencegah terjadinya persekusi terhadap pelaku perzinaan.

Pasal Perzinaan KUHP Baru Dinilai Over Criminalization

Ia menjelaskan dalam pasal tersebut tidak ada orang yang dirugikan dapat dilaporkan dengan delik aduan oleh salah satu orangtua.

Dugaan Perkosaan di Aceh Tamiang, Komnas Perempuan: Kekerasan pada Perempuan tidak Kenal Situasi

Meski masih dugaan, kasus tersebut mencerminkan tidak ada ruang aman bagi perempuan.

Komnas Perempuan belum Terima Laporan Dugaan Pemerkosaan saat Banjir di Aceh Tamiang

Komnas Perempuan menyebut hingga saat ini belum menerima laporan adanya dugaan pemerkosaan mahasiswi saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang.

Sudah Sepantasnya Femisida Masuk Kategori Pidana Khusus     

Motif yang paling utama yaitu asmara seperti kecemburuhan dan urusan-urusan yang menyangkut hati.

Komnas Perempuan Temukan Kasus Femisida di Ruang Digital dan Kombatan

adanya kaitan 11 kasus femisida dengan kekerasan berbasis daring (online) dari relasi digital.

Komnas Perempuan Terima 10 Aduan Femisida dalam Setahun Terakhir

Komnas Perempuan menerima 10 aduan terkait kasus femisida pada periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia