Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

Komnas Perempuan Apresiasi Korban Pelecehan Seksual yang Berani Melapor

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada karyawati di Universitas Pancasila yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Aturan Pelaksana UU TPKS Dinilai Kian Mendesak dan Kritis untuk Segera Disahkan

Saat ini pemerintah berada pada waktu kritis terkait menyediakan peraturan pelaksana UU TPKS karena mandat paling lama yakni 2 tahun sejak diundangkan pada 9 Mei 2022

Ketua Dewan Pers Nilai Perlu Perlindungan Hukum pada Wartawan Perempuan

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan belum ada regulasi perlindungan hukum perempuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. 

Sunat Perempuan Adalah Diskriminasi dan Kekerasan

Sunat perempuan yakni praktik pemotongan pembukaan genetalia perempuan (P2GP) atau khitan alat kelamin pada bayi perempuan tanpa memandang kelas sosial.

Hak Cuti Suami Saat Istri Melahirkan akan Pengaruhi Kesejahteraan Keluarga

WACANA pemberian program hak cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka pada debat capres terakhir

Kasus Kekerasan Meningkat, Banyak Korban Perempuan Keberanian Melapor

Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan kenaikan kekerasan terhadap perempuan karena korban berani melapor.

Keterwakilam Perempuan Belum Sampai 30%, Ini Penyebabnya Menurut Komnas Perempuan

Olivia Salampessy menuturkan keterwakilan perempuan Indonesia, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif belum menunjukkan peningkatan berarti

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Legislatif, RUU PPRT dan KIA Dipastikan Tereliminir

Tampaknya para legislator lebih memilih untuk fokus pada urusan pemilu dan mendulang suara dukungan. Hal ini tentu mengecewakan publik

1 Aturan Turunan UU TPKS Disahkan, 6 Regulasi Lainnya Menanti

1 dari 7 aturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Indeks Kesetaraan Gender di Indonesia masih belum Baik

Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada 2021, Indonesia berada di peringkat 107 dari 156 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender Global.

UU ITE Dinilai tidak Sinkron dengan KUHP dan TPKS

Komnas Perempuan mengkritisi pengesahan revisi kedua UU ITE yang telah disahkan DPR-RI pada awal Desember. Dalam prosesnya revisi tersebut daei segi formil,

Komnas Perempuan Menghidupi Teladan Munir Soal HAM

KOMISI Nasional (Komnas) Perempuan mengaku terinspirasi dari aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Munir dikenang sebagai sosok yang peduli HAM termasuk membela hak perempuan.

UU TPKS Jamin Hak Korban untuk Mengakses Proses Hukum dan Dokumen Hasil Penanganan

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga pelaksana dan perumus regulasi tersebut membedah berbagai tantangan dan peluang dalam melaksanakan UU TPKS

Penanganan KDRT Masih Dianggap Tabu, Aparat Penegak Hukum Perlu Diberi Pelatihan

meski Indonesia sudah memiliki UU KDRT selama 19 tahun, sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan KDRT belum memihak pada korban.

Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) akan Segera Diluncurkan

KOMNAS Perempuan bersama LBH APIK Jakarta dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera akan membangun sebuah program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS).

Komnas Perempuan: Pemeriksaan Dugaan Kasus Pelecehan oleh Polisi Harus Dilanjutkan

KASUS dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKP F, akhirnya mendapat respons dari Komnas Perempuan.

Lingkungan dan Peradilan Jadi Faktor Utama Lemahnya Penanganan KDRT di Indonesia

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan di masyarakat hal yang sulit ditangani. Beberapa kasus masih terus mencuat. Yang terbaru terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

Kawin Paksa Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Modus Hindari Pidana

KETUA Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan modus mengawinkan korban dengan pelaku kekerasan seksual merupakan modus untuk melarikan diri dan dapat dikenakan pidana penjara

Kasus Video Syur, Rebecca Klopper Alami Tekanan Psikologis

KUASA hukum Rebecca Klopper, Sandy Arifin, mengatakan bahwa kliennya akan berkonsultasi dengan psikolog demi memulihkan kesehatan mentalnya.

Pelecehan Seksual Daring Akibat Masifnya Aktivitas Ruang Virtual

Sayangnya, penggunaan ruang virtual yang semakin intensif tidak diiringi dengan kecerdasan digital.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran