Terancam Hukuman Mati di Malaysia, PMI Asih Pulang ke Indonesia

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut kepulangan Asih, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Kepulangan ini dinilai sebagai hasil dari proses panjang advokasi lintas negara dalam upaya penegakan hak asasi manusia.

Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan terkait kasus tersebut dari pendamping korban. Sebagai tindak lanjut, lembaga ini juga mengirimkan surat rekomendasi kepada berbagai pihak terkait sebagai bagian dari upaya pembelaan terhadap perempuan yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Waris menyebut bahwa kepulangan Asih sebagai capaian penting, meski perjuangan perlindungan terhadap perempuan masih jauh dari selesai.

Baca juga : Pekerja Migran Saatnya Dapat Penghormatan dan Pengakuan Hak

"Kepulangan Asih adalah kemenangan kecil dalam perjuangan yang masih panjang, Komnas Perempuan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berjuang tanpa kenal lelah, para pendamping korban, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah Indonesia dan Malaysia yang telah menjalankan upaya perlindungan hukum dan diplomatik hingga Asih dapat kembali ke tanah air," kata Sundari dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan menilai kasus ini mencerminkan kerentanan berlapis yang kerap dialami perempuan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan rentan menjadi korban penipuan dengan iming-iming pekerjaan, terjerat jaringan perdagangan manusia, hingga akhirnya menghadapi konsekuensi hukum berat, termasuk dalam kasus narkotika.

Menurut Komnas Perempuan, dalam situasi seperti ini, korban sering kali justru diposisikan sebagai pelaku dan harus menanggung hukuman yang tidak proporsional, padahal mereka berada dalam kondisi eksploitasi.

Baca juga : Polisi Gagalkan Pengiriman Lima PMI Ilegal dari Pematangsiantar ke Malaysia

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang seharusnya menjadi acuan dalam penanganan kasus serupa. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan kewajiban negara untuk memastikan sistem peradilan tidak diskriminatif terhadap perempuan, khususnya yang berada dalam kondisi rentan.

Selain itu, Protokol Palermo menegaskan bahwa korban perdagangan manusia tidak seharusnya dipidana atas tindakan yang terjadi akibat eksploitasi. Sementara itu, dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6, komunitas internasional telah menegaskan bahwa kejahatan narkotika tidak termasuk kategori "kejahatan paling serius" yang dapat dijadikan dasar penerapan hukuman mati.

Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Yuni Asriyanti menekankan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan kebijakan.

"Kasus ini harus menjadi momentum untuk segera mengintegrasikan perspektif perlindungan perdagangan orang dalam setiap penanganan kasus perdagangan gelap narkotika yang melibatkan perempuan, dan perkuat perlindungan diplomatik sebelum ancaman eksekusi datang," pungkasnya. (H-4)