Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Terjerat OTT KPK, KPPOD Singgung Biaya Pilkada Tinggi

KOMITE Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah salah satunya Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo akibat dari persoalan biaya pilkada yang mahal.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjerat OTT terkait kasus pemerasan dan dugaan pengadaan barang-jasa.

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman mengatakan kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo karena ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan akar persoalan yakni biaya pilkad yang mahal.

"Kami melihat ini persoalan sistemis struktural ya. Sehingga kejadian seperti ini selalu terulang karena kita tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan struktural ini," ujar Herman ketika dihubungi, Minggu (12/4/2026).

Herman menyoroti biaya Pilkada yang mahal sebagai pemicu utama kepala daerah mencari cara untuk melakukan kapitalisasi jabatan. Namun, ia menekankan alasan di balik tingginya biaya tersebut yakni lemahnya rekrutmen di internal partai politik.

"Menurut kami itu karena memang kaderisasi dan rekrutmen di partai politik kita itu belum berjalan optimal. Sehingga untuk menarik simpati publik dalam proses Pilkada mereka harus mengeluarkan biaya yang begitu besar," jelasnya.

Herman mengatakan kondisi ini membuat pejabat yang terpilih cenderung mencari celah untuk mengembalikan modal kampanye. "Ketika dia sudah memerintah itu dia menggunakan beragam cara memanfaatkan kapitalisasi peluang itu untuk mengembalikan lagi biaya Pilkada yang mahal itu," kata Herman.

(H-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti