Berita Terbaru KPPOD Hari Ini

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Terjerat OTT KPK, KPPOD Singgung Biaya Pilkada Tinggi

KPPOD menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah salah satunya Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo akibat dari persoalan biaya pilkada yang mahal.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, KPPOD: Desain Pengawasan Otda Perlu Dievaluasi

Pengawasan dari pemerintah pusat selama ini dilakukan melalui pembinaan umum oleh Kementerian Dalam Negeri serta pembinaan sektoral oleh kementerian teknis.

Lemahnya Pengawasan Sistem Merit Picu Korupsi Kepala Daerah

Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

KPPOD Dorong Desentralisasi Asimetris, Sesuaikan Kewenangan dan Anggaran dengan Kapasitas Daerah

Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.

25 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Soroti Tren Resentralisasi dan Desak Revisi UU Pemda

KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.

Ratusan Triliun Habis tapi Papua tak Maju, Ini Biang Keroknya

Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.

KPPOD Beri Rekomendasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan tiga hal terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta.

Kisruh Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, KPPOD : Pasangan Politis Timbul kan Ketidakharmonisan

Pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk segera memproses persoalan tersebut, untuk segera membuktikan bahwa dugaan itu benar atau salah.

Pilkada Asimetris Dapat Timbulkan Diskriminasi Baru

Menurut Herman, pilkada bukan hanya menjadi bagian dari mekanisme politik untuk pengisian jabatan demokratis.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia