Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (18/12). Kali ini, kegiatan penindakan tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menyebut tim KPK saat ini tengah menjalankan penyelidikan secara tertutup di lapangan.
“Betul, KPK sedang melaksanakan kegiatan penindakan melalui OTT,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12)
Menurut Budi, OTT yang digelar di Bekasi tidak berkaitan dengan penangkapan sebelumnya di Banten. Hingga kini, proses penindakan di Kabupaten Bekasi masih terus berjalan.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sekitar sepuluh orang. Namun, identitas pihak-pihak yang ditangkap belum diungkap ke publik.
“Sejauh ini, tim telah mengamankan kurang lebih sepuluh orang,” kata Budi.
Sesuai dengan ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Kepastian status tersebut akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. (Z-10)
Kerusakan jalan yang terjadi di beberapa lokasi itu merupakan dampak lanjutan dari banjir yang sebelumnya melanda kawasan tersebut.
Hasil pertemuan menunjukkan progres positif setelah rampungnya pembebasan lahan pada Februari 2026 lalu
POLRES Metro Bekasi memburu pelaku pembunuhan terhadap perempuan pengusaha tenda hajatan, Eem, 60, di kediamannya, Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung.
Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi pada Rabu (8/4) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
KPK memanggil istri Wakil Ketua DPRD Jabar terkait dugaan suap ijon proyek di Bekasi, mengungkap potensi keterlibatan lingkar elite kekuasaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved