Musrenbang Digelar, Pemkab Bekasi Fokus Pemerataan Pembangunan Wilayah Perdesaan

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi pada Rabu (8/4) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan fokus pada pemerataan pembangunan dengan skala prioritas mencakup seluruh wilayah perdesaan.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk menyepakati arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah secara terukur dengan menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kita harus memastikan adanya program pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai Musrenbang dilakukan, tetapi ada desa yang tidak merasakan hasil-hasil pembangunan," kata Plt Bupati di Cikarang, dikutip Kamis (9/4).

Baca juga : KPK Periksa Istri Ono Surono dalam Kasus Suap Ijon Proyek Kabupaten Bekasi

Asep menjelaskan, pemerintah daerah melalui forum ini akan menetapkan skala prioritas pembangunan di setiap desa guna menjamin pemerataan. Setiap desa akan difokuskan pada sejumlah titik pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Setiap desa akan kita tentukan skala prioritas, misalnya tiga sampai lima titik pembangunan yang dikunci lebih dahulu. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan lain berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah," ujarnya.

Prioritas utama

Sesuai arah kebijakan pembangunan 2027, lanjut Asep, Pemkab Bekasi menetapkan sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan sebagai skala prioritas utama. Komitmen menuntaskan kewajiban layanan dasar, termasuk pembiayaan kesehatan masyarakat turut menjadi atensi utama.

Baca juga : Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Penyiraman Air Keras di Tambun Bekasi

"Kesehatan itu wajib, tidak boleh ada masyarakat yang tidak terlayani. Infrastruktur juga menjadi prioritas, termasuk perbaikan jalan. Begitu juga pendidikan, baik pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah rusak," katanya.

Plt Bupati menyatakan perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran

Asep turut menyoroti penting inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mendorong kolaborasi dengan kawasan industri dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

"Kita akan libatkan kawasan industri. Ada ribuan perusahaan yang bisa berkontribusi, misalnya membantu pembangunan fasilitas pendidikan atau infrastruktur dasar untuk menutup celah keterbatasan APBD," jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi 2027 dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan instansi vertikal maupun pemangku kepentingan lain secara luring maupun daring. (AK/I-1)