Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi lolos tahapan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan berencana mundur dari wakil rakyat serta kader PDIP.
"Saya berencana mundur dari DPR dan Partai PDI P, tapi perlu proses pengunduran diri. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," kata Johan saat dikonfirmasi, Rabu, (24/7).
Johan mengatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPR. Lalu, dilanjutkan ke PDIP.
Baca juga : Ada Johan Budi dan Sudirman Said, 318 Orang Dinyatakan Lolos Seleksi Capim KPK dan Dewas
"Pertama surat ke pimpinan DPR dulu. Baru nanti terakhir ke partai. Soalnya mundur dari DPR kan perlu proses," ujar eks juru bicara KPK itu.
Sebanyak 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi capim dan Dewas KPK. Seleksi ini merupakan tahapan awal.
"Sebanyak 236 orang untuk calon pimpinan KPK dan sebanyak 146 orang untuk calon Dewan Pengawas KPK," tulis pengumuman Pansel Capim KPK dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024.
Sebanyak 221 orang capim KPK berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, 15 sisanya berjenis kelamin perempuan.
Lalu, sebanyak 130 orang calon anggota Dewas KPK berjenis kelamin laki-laki. 16 sisanya berjenis kelamin perempuan. (Z-8)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved