Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi bertanya mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling sering ke Jawa Tengah (Jateng) untuk membagikan bantuan sosial (bansos).
“Kalau ada daerah sering dikunjungi Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis nasional yang diberi pada daerah itu,” kata Muhadjir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.
Muhadjir mengatakan kunjungan kerja Jokowi ke daerah bukan baru menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Kepala Negara.
Baca juga : MK Panggil 4 Menteri ke Sidang PHPU Pilpres 2024 Tanggal 5 April
“Saya sangat paham karena pernah mendampingi Presiden untuk memastikan kebijakan beliau memang ter-delivered di lapangan,” ujar dia.
Menurut Muhadjir, tidak ada yang aneh dari banyaknya kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah. Giat itu dinilai bentuk Jokowi memastikan programnya tepat sasaran sekaligus mendengar umpan balik dari masyarakat.
“Ini akhir kepemimpinannya, beliau pasti ingin memastikan program-programnya tuntas dan tidak boleh mangkrak,” ucap dia.
Baca juga : Muhadjir Bantah Pembagian Bansos Terkait Pemilu
Sebelumnya, Saldi mencecar empat pembantu Jokowi. Saldi mengulik bukti yang disampaikan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD soal rekam perjalanan Jokowi bagi-bagi bansos.
"Apa sih yang kira-kira jadi pertimbangan Presiden memilih ke Jawa Tengah lebih banyak kunjungannya dibanding ke tempat lain?" kata Saldi.
(Z-9)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Selain suara atau kursi bisa melayang, kepercayaan rakyat juga jadi pertaruhan. Mestinya penyelenggara dan peserta pemilu tidak menyepelekan sidang PHPU di MK.
KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chairul Luthfi memberikan jawaban terkait dalil yang menyebut ada jual beli suara caleg di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) menegur Bawaslu Papua di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sidang PHPU Pileg 2024 yang datang terlambat.
HAKIM konstitusi Arief Hidayat geram dengan sikap para komisioner KPU RI yang tidak hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, kemarin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved