Berita Terbaru Sengketa Phpu Hari Ini

MK Diharapkan Tak Persoalkan Legal Standing Gugatan Masyarakat Sipil

Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.  

PHPU Rampung, KPU Tetapkan Calon Terpilih pada Kamis (22/9)

Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.

MK Terima Enam Sengketa Hasil Pileg 2024, Penetapan Kursi DPR Molor

Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024. 

KPU Pastikan akan Laksanakan Semua Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.

KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Tempat Tanpa Kampanye

Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.

Siapkan Pemilu Ulang Berdasarkan Putusan MK, KPU Kumpulkan Jajaran Daerah

KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)

Seorang Saksi Kunci dari Golkar untuk Sengketa Pileg di Ambon Hilang

KUASA hukum dari Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, mengatakan saksi kunci yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian sengketa PHPU pileg 2024 menghilang.

Hampir Semua Surat Suara di TPS Ini Tidak Ditandatangani Ketua KPPS

n hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.

MK Tolak Gugatan Partai Garuda Soal Pelanggaran Pemilu di Dapil Lampung Selatan 7

Gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

Sidang MK, KPU Tegur Kuasa Hukumnya Salah Tulis Dalam Petitum

Anggota KPURI Idham Holik menegur kuasa hukum yang ditunjuk oleh lembaga tersebut karena salah menulis salah satu kata pada bagian petitum

Keseriusan KPU Selesaikan Sengketa Pemilu Dipertanyakan

HAKIM konstitusi Arief Hidayat geram dengan sikap para komisioner KPU RI yang tidak hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, kemarin.

Sidang Sengketa Pileg: Arsul Sani tidak akan Gunakan Hak Memutus dalam Perkara PPP

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjadi sorotan karena akan tetap menangani perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Panel 2 bersama Saldi Isra sebagai Ketua Panel dan Ridwan Mansur.

MK Gelar Sidang Perdana Perkara Sengketa Pileg 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin (29/4) pagi.

Arsul Sani Ikut Adili Perkara PPP

Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan perkara PHPU Pileg 2024 dengan pemohon PPP.

Menjangkau Keadilan Pemilu Substantif

Mayoritas hakim konstitusi sudah selayaknya menggunakan kebebasan hakim berbalut intuisi keadilan ketika memeriksa dan memutus sengketa PHPU.

Soal Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024, PKS: Sedih tapi Fakta

PKS menyatakan sedih atas fakta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024

Harus Ada Aturan terkait Netralitas Petahana dalam Pemilu

Perlu adanya aturan pemilu tentang perilaku pejabat petahana. Aturan itu diperlukan sebagai solusi jangka pendek demi menjaga kualitas dan netralitas pemilu.

Pascaputusan Sengketa Pilpres, Anies Baswedan: Koalisi Perubahan sudah Selesai

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyebut Koalisi Perubahan sudah selesai selepas putusan sengketa pilpres 2024.

Din Syamsuddin: Argumen MK soal Sengketa Pilpres Kesampingkan Moral dan Etika

Argumen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) disorot. MK dinilai melihat sisi hukum belaka dan mengabaikan etika serta moral para termohon.

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak Batalkan Pencalonan Prabowo-Gibran

Pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari tidak bisa dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia