Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HUBUNGAN antara dan Presiden Joko Widodo dan PDIP kian meruncing. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa Jokowi memiliki intensi untuk memimpin partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini mengkritik pernyataan Hasto tersebut.
"Kami jadi bertanya-tanya, apa salah Pak Jokowi sehingga begitu bersemangatnya mereka menyerang. Terutama sekali yang dipertontonkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelum menuding Pak Jokowi ada niat mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, juga dilontarkan bahwa Pak Jokowi menghilangkan wasiat kesejarahan Ulama Besar KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Ini sungguh sangat luar biasa,"ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (3/4).
Baca juga : Syahganda: Ketua Umum NasDem Harus Pimpin Gerakan Hak Angket DPR
Ia menambahkan, tudingan ini jelas mengusik hati para relawan yang sebenarnya sudah kembali beraktivitas seperti halnya masyarakat pada umumnya. Isnaini lantas menyandingkan situasi itu dengan drama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami seperti menonton pertunjukan ego partisan dan kebencian. Sungguh-sungguh mereka tidak melihat dari garis pilihan akar rumput dan keringat relawan. Kami, para relawan benar-benar habis-habisan di lapangan," imbuh Isnaini.
Di sisi lain, ia tidak ingin terpancing oleh tudingan Hasto. Isnaini lebih memilih menarik sekuat dan seluas-luasnya dukungan kepada siapa pun dalam pilkada nanti yang berafiliasi ke PDIP.
Baca juga : Jokowi akan Undang Semua Pimpinan Parpol ke Istana
"Kami relawan juga punya hak demokrasi. Tentu kami juga akan mengambil garis politik. November tahun ini akan ada gelaran pilkada serentak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gerakan relawan kami ini sudah ideologis. Situasi ini justru membuat kami makin solid dan militan," pungkasnya.
Secara terpisah, Presiden Jokowi membantah tudingan ia akan mengambil alih kursi ketua umum PDIP.
"Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, (sekarang) katanya mau ngerebut (PDIP) masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ucap Presiden. (Z-7)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved