Soal Isu Pemakzulan Presiden Prabowo, KNPI: Pemerintah Punya Kerja Nyata

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi jalanan, forum diskusi yang dinilai provokatif, hingga konten opini publik di media sosial. Menurut Haris, dorongan pemakzulan melalui tekanan nonkonstitusional tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.

Ia juga mengaku heran dengan berkembangnya narasi tersebut, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun dinilai telah menunjukkan berbagai capaian konkret.

Baca juga : MPSI Laporkan Saiful Mujani atas Dugaan Ajakan Lengserkan Prabowo

"Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan", katanya.

Haris menilai salah satu capaian penting pemerintah terlihat dari komitmen dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi antar aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga disebut mulai menertibkan praktik mafia tambang serta tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.

Baca juga : Saiful Mujani Ajak Rakyat Gulingkan Prabowo, Begini Tanggapan Seskab Teddy

Di sektor lain, pemerintah juga dinilai menunjukkan kemajuan dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

"Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan," tandasnya.

Selain itu, Haris menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara. Atas dasar tersebut, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan bangsa. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya. (E-3)