Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengamini telah memberikan izin untuk perwira TNI bertemu dengan mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih. Keputusan itu diambil karena ada tekanan.
"Secara enggak langsung sih (ada tekanan), karena itu kan tergantung bagaimana kita menerima. Kalau saya pribadi ya enggak nyaman," kata Alex di Jakarta, Jumat (22/9).
Alex menjelaskan tekanan itu diberikan oleh pihak TNI usai menggelar rapat pembahasan operasi tangkap tangan (OTT) di Badan SAR Nasional (Basarnas). Setelah pembahasan selesai, ada perwira yang meminta dipertemukan dengan Dadan.
Baca juga: KPK: Perwira TNI yang Temui Dadan Tri di Lantai 15
Alex lantas merestui permintaan itu. Dalihnya, agar mencairkan suasana yang sudah panas sejak rapat terjadi. "Prinsipnya begini. Pertemuan yang difasilitasi itu tidak lepas dari kondisi situasi saat itu," ucap Alex.
Alex juga menyebut dirinya tidak bisa melawan saat diminta menghadirkan Dadan usai rapat dengan pihak TNI. Pemikirannya pun diklaim tidak dalam kondisi normal. "Kalau dalam kondisi normal saya akan bilang 'no, besok saja!' dalam kondisi normal saya akan sampaikan seperti itu," ujar Alex.
Baca juga: Firli Klaim Tak Ada Pimpinan yang Menjamu Tahanan di Lantai 15
Meski begitu, Alex tidak mau melaporkan tekanan itu ke pihak Puspom TNI. Dia menilai tidak ada permasalahan yang terjadi atas pertemuan Dadan dan perwira itu. "Buat saya persoalan ini sudah selesai," kata Alex.
Sebelumnya, Alex menyebut pertemuan dengan Dadan dilakukan oleh perwira TNI usai pembahasan kasus Basarnas pada 28 Juli 2023. Pembicaraan keduanya terjadi di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK.
Alex mengamini jadi pihak yang memberikan restu atas pertemuan itu. Izin itu diberikan karena kondisi rapat antara KPK dengan pihak TNI mencekam. Pimpinan diklaim harus mendinginkan situasi. (Z-3)
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Penyidikan yang dilakukan Puspom TNI dipastikan telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
2 anggota TNI diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini merugikan keuangan negara.
YLBHI mengkritik pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI, menilai aktor intelektual dan jaringan pelaku belum terungkap secara menyeluruh.
TAUD memprotes pelimpahan penanganan kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dari Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
TNI meminta masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan ruang bagi penyidik dalam merampungkan rangkaian proses hukum.
Puspom TNI berhasil mematahkan stigma skeptis masyarakat terkait penanganan kasus hukum yang melibatkan oknum aparat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved