Mahkamah Konstitusi Belum Agendakan Sidang Putusan Sistem Pemilu

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

DPR di Sidang MK: Pasal Penghinaan di KUHP Baru Bukan untuk Bungkam Kritik

Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

MK Respons Permintaan Percepatan Putusan UU TNI, Singgung Kompleksitas Perkara

MK respons desakan percepatan putusan UU TNI terkait peradilan umum bagi prajurit. Simak penjelasan Pan Mohammad Faiz mengenai kompleksitas perkara nomor 197/2025.

Digugat ke MK, Larangan Merokok dan Main HP saat Berkendara Minta Diperjelas di UU LLAJ

LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.

UU Ormas Digugat ke MK, Pemohon Nilai Aturan Ormas tak Boleh Berlaku untuk Yayasan

SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.

Pakar: Tarik-menarik Kepentingan Disebut jadi Alasan Pembahasan RUU Pemilu Berjalan Lambat

DIREKTUR Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah mengungkapkan pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) kerap berjalan lambat karena menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik antarpartai.

Targetkan Rampung Tahun Ini, Baleg DPR Sebut RUU Pemilu Harus Segera Dibahas

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.

Koalisi Sipil Desak Revisi UU Pemilu, Waspadai Konsolidasi Kekuasaan Elite

Penundaan revisi tersebut berisiko menjadi strategi politik untuk mengunci konfigurasi kekuasaan tertentu.

Menko Yusril Dorong Kodifikasi UU Pemilu demi Stabilitas Demokrasi

Reformasi hukum pemilu tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.

Mantan Hakim MK: Ambang Batas Parlemen Jangan Sampai Buang Percuma Suara Rakyat

Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma 

MK Tolak Uji Ambang Batas Parlemen, Permohonan Dinilai Prematur karena belum Direvisi DPR

MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia